KedaiPena.Com– Gubernur-Wakil Gubernur Banten yakni Wahidin Halim dan Andika Hazrumy meninggalkan sejumlah catatan dan pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan selama menjabat periode 2017-2022. Salah satu diantaranya, ialah mengenai reformasi birokrasi.
Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni meminta, kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Kita punya beberapa catatan terkait hal hal yang belum maksimal dilakukan oleh Gubernur dan Wakil gubernur periode 2017-2022 salah satunya yang menjadi catatan kami terkait dengan reformasi birokrasi yang belum berjalan maksimal,” ucap Andra, Rabu,(18/5/2022).
Ia juga menyampaikan, beberapa permasalahan seperti penggelapan pajak kendaraan di Samsat Kelapa Dua, Tangerang sangat menganggu dan mempermalukan Pemprov.
“Permasalahan yang muncul, yang mana hal tersebut sangat mengganggu dan kemudian kita juga ikut malu, salah satunya yang terjadi di Samsat,” jelas dia.
Selain itu, ia juga berharap Pj Gubernur dapat melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang sudah lama menjabat pada satu tempat saja.
“Saya pikir reformasi birokrasi kesempatan yang sama kepada yang lain para pegawai yang ada di Banten bisa jadi catatan penting,” imbuhnya.
Bukan hanya reformasi birokrasi, tegas dia, pihaknya juga menyoroti terkait dengan angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten menjadi yang paling tinggi di Indonesia.
“Catatan tersebut sudah dikantongi oleh pak Pj salah satu yang menjadi catatan adalah pengangguran terbuka paling tinggi di Indonesia adalah Provinsi Banten,” tuturnya.
Padahal, tegas dia, Provinsi Banten memiliki ribuan industri dan usaha, namun angka pengangguran masih tinggi. Sehingga, lanjut dia, masih banyak masyarakat yang lulusan SMA/SMK yang menganggur atau belum terserap.
“Sehingga komunikasi dan kebijakan dari Pemprov Banten untuk melakukan koordinasi, pembinaan kepada pengusaha atau badan usaha yang ada untuk bisa menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA/SMK warga Banten. Tentu kebijakan ( menjadi kunci, red) dan juga pertumbuhan ekonominya,” ungkapnya
Sementara pada sektor kesehatan, Andra meminta, kepada Provinsi Banten untuk dapat membangun rumah singgah di RSUD Provinsi Banten
“Artinya rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan Banten perlu rumah singgah, agar masyarakat yang jauh dari Selatan itu bisa mendapatkan fasiltas pelayanan juga, sehingga pelayanan kesehatan yang ditargetkan bisa tercapai,” jelasnya.
Untuk sektor pendidikan, Andra menekankan, kepada Pj Gubernur Banten dapat memberikan beasiswa kepada putra- putri daerah Provinsi Banten yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
“Sehingga target kita setiap tahun, Provinsi Banten itu akan melahirkan banyak sarjana dari desa-desa yang berkuliah di luar negeri. Kami meyakini kemampuan keuangan Provinsi Banten itu bisa. Dan alhamdulillah di respon oleh pak Pj dan insyaallah itu akan di maksimalkan kedepan,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
