KedaiPena.Com – Sindiran yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Pembatasan Skala Berskala Besar (PSBB) dinilai tepat.
“Apa yang disampaikan keluhan menko pak Airlangga itu ada benarnya juga, kenapa? Bahwa publik akhirnya tahu DKI Jakarta melakukan PSBB itu tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat dan kemudian tidak ada koordinasi dengan daerah sekitarnya terutama bogor, bekasi, kemudian tangsel itu terlihat dari pernyataan-pernyataan yang ada di media,” ucap Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, Sabtu, (12/9/2020).
Politukus PDIP ini menambahkan, ada kelemahan kepemimpinan Anies Baswedan yang tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum benar- benar menerapkan PSBB.
“Tentunya bagaimana ketika mau melakukan PSBB kembali, kemudian bagaimana antisipasi bersama, langkah bersama dan kemudian juga bagaimana koordinasi menjelang persiapan dan pasca dengan pemerintah daerah. Itu bukan masalah menyerang atau tidak menyerang tetapi tidak adanya koordinasi yang baik, pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah pusat,” kata Rahmad.
“Ya saya bilang itu harus di luruskan mengelola jakarta itu tidak mudah, perlu berkoordinasi baik vertikal maupun horizontal,” sambungnya.
Dengan demikian, Rahmad menilai, apa yang disampaikan oleh Airlangga selaku penanggungjawab utama secara nasional penanggulangan COVID-19 dan Ekonomi sebenarnya juga tidak salah.
“Dulu ada bagaimana kendala kita, kelemahan kita dalam pelaksanaan PSBB itu bukan salah aturannya tetapi penegakkan kedisiplinan, ya adalah misalnya ada PSBB dan tidak ada disiplin ya percuma, saya tidak terjebak pro dan kontra tetapi mekanisme dan prosedur nya itu yang harus di lalui dengan baik-baik. Sehingga di masyarakat tidak timbul masalah-masalah, tidak menimbulkan kegaduhan,” tandas Rahmad.
Laporan: Muhammad Hafidh