KedaiPena.Com – Pengangkatan komisaris BUMN semestinya tidak hanya berdasarkan balas budi terhadap para relawan Presiden Joko Widodo.
Hal ini didasari penunjukan Kristia Budiarto sebagai Komisaris Independen PT Pelni, menggantikan Widodo Hario Mumpuni.
Kristia sendiri dikenal sebagai pegiat media sosial yang kerap menggaungkan program-program dari Presiden Jokowi. Dia aktif di Twitter dengan akun @kangdede78.
“Pengangkatan Komisaris BUMN jangan sampai hanya imbal jasa para relawan Jokowi saja,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak saat dihubungi, Rabu, (4/11/2020).
Menurut Amin Ak, Menteri BUMN Erick Thohir harus memastikan jajaran direksi dan komisaris yang ditunjuk betul-betul memiliki kapasitas dan integritas.
Apalagi, kata dia, praktik ini juga sudah terjadi sebelumnya. Misal, saat Erick mengangkat Ulil Yusron sebagai Komisaris Independen PT ITDC.
“Kapasitas dan integritas sebagai landasan untuk mengangkat Komisaris BUMN adalah amanah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 28, jangan sampai dilanggar,” ucapnya.
Selain itu, Amin menyoal kondisi negara yang saat ini mengalami krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19.
Dia berpendapat, Menteri BUMN mestinya bisa membatasi jumlah komisaris demi efisiensi keuangan negara.
Hal tersebut , kata Amin Ak, lantaran kondisi negara yang saat ini mengalami krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19.
“Sekarang persoalan penanganan wabah Covid-19 masih belum mampu dikendalikan pemerintah, lalu pemerintah berutang untuk mencukupi anggaran penanganan wabah Covid-19. Seharusnya penempatan direksi dan komisaris di BUMN selain harus berlandaskan prinsip-prinsip GCG (tata kelola perusahaan yang baik), juga harus mempertimbangkan faktor efisiensi,” tandas Amin Ak.
Laporan: Muhammad Hafidh
