KedaiPena.Com – Sepanjang tahun 2016, dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kapasitas pemerintah dalam menangani persoalan pertahanan dan keamanan nasional banyak dipertanyakan.
Pasalnya, sesudah reformasi politik Indonesia kurang memperhatikan masalah pertahanan dan lebih banyak disibukkan oleh masalah-masalah dalam negeri lainnya. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah.
Demikian dikatakan oleh, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Jakarta (31/12).
“Selain soal keamanan, pada dimensi ekonomi yang lebih luas, isu mengenai tenaga kerja asing ilegal asal Cina yang berkali-kali muncul sepanjang tahun 2016 juga menggambarkan adanya masalah dalam orientasi pembangunan pemerintah,” imbuh Fadli
Politik pembangunan pemerintah, kata Fadli, juga terlalu mengabdi kepada kepentingan investor. Hal itu terlihat dengan banyaknya Paket Kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah yang kini sudah mencapai paket keempat belas.
Dan persoalannya, dari data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan juga Bank Dunia, rasio antara penambahan modal dan penambahan pengeluaran tak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.Â
“Nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi cenderung turun. Itu menunjukkan jika besaran investasi yang masuk tak dapat lagi digunakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi,” geram Fadli.
Dia pun mencontohkan, pada masa Orde Baru, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan 400 ribu lapangan kerja. Kini, kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa menciptakan 160 ribu lapangan kerja.Â
“Itu artinya, selain menghadapi pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun secara kuantitatif, pertumbuhan ekonomi secara kualitatif juga makin buruk,” tandas dia.‎
Laporan: Muhammad Hafidh
Foto: Istimewa‎
