KedaiPena.Com – Anggota Komisi XI Misbakhun meminta tolong agar Menteri Keuangan, Sri Mulyani bisa berkoordinasi dengan pihak otoritas moneter. Hal ini harus dilakukan berkaitan dengan dana tax amnesty (TA) yang masuk begitu besar.
“Lakukan koordinasi dengan pihak otoritas moneter. Pembayaran-pembayaran dari TA kemarin itu membuat sektor privat cukup dipegang oleh Pemerintah, walaupun dalam situasi yang sulit, tapi Pemerintah tetap memegang likuiditas yang sangat besar,” ungkap dia dalam rilis yang diterima KedaiPena.Com, Kamis (13/10).
Sementara, sambung politisi Golkar tersebut, sektor swasta harus berkorban membayar uang tebusan, dan sebagainya. Hal itu di luar perkiraan belanja mereka, sehingga itu perlu kebijaksanaan Pemerintah untuk lebih bisa mengatur spending-nya dengan baik. Sehingga bisa menumbuhkan pertumbuhan di sektor privat.
“Realisasi belanja ini kalau saya melihat, yang Pemerintah perlu berhati-hati adalah mengenai serapan yang sampai saat ini, kalau KL 55,8%, belanja non KL 62,9%, sementara tinggal 2 bulan setengah lagi, maka jangan sampai kemudian terjadi kejar-kejaran di akhir tahun untuk mengatasi sisa belanja yang ada,” ungkapnya.
Mengenai good governance, Menkeu selama ini kan selalu bicara soal governance. Pada faktanya, governance menjadi abai, dan kemudian menghabiskan sisa belanja supaya di tahun depannya tidak terpotong.
Dia pun sempat menyinggung defisit yang sudah terkontrol dengan baik, realisasi masih 1,79, berarti pemerintah benar-benar melakukan upaya manajemen risiko fiskal dengan disiplin fiskal yang ketat dan penuh kehati-hatian.
“Saya akui cukup bagus, sehingga semuanya dalam kontrol fiskal yang terkendali,” tukasnya.
(Prw/Apit)
