KedaiPena.Com- Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta, agar Pemerintah tidak memilih opsi impor listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di beberapa wilayah.
Mulyanto menekankan, jika pemerintah sebaiknya membangun dan membenahi jalur distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil agar pasokan listrik bisa merata.
Hal tersebut disampaikan oleh Mulyanto saat menyoroti dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah.
“Seperti diketahui pada tahun 2020 kita mengimpor listrik dari Serawak sebesar 110 MW, kemudian pada tahun 2021 rencananya impor untuk wilayah Kalimantan Barat ini masih akan berlanjut. Sementara secara nasional surplus listrik kita sudah lebih dari 30% dan program pembangunan pembangkit 35.000 MW terus berlanjut. Artinya pasokan listrik kita sudah cukup, bahkan berlebih. Yang dibutuhkan adalah bagaimana tingkat pemerataan listrik kita berbasis territorial. Akan menjadi aneh kalau secara nasional kita surplus listrik, sementara ada wilayah kita yang justru mengimpor listrik,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Senin (8/2/2021).
Mulyanto juga menambahkan keinginan Pemerintah untuk tetap melakukan impor listrik di RUPTL 2021-2030 mencerminkan lemahnya startegi ketahanan energi Indonesia.
Hal itu, kata Mulyanto, bukan hanya membuat bangsa ini terus bergantung pada pasokan listrik dari negara lain tapi juga akan menambah defisit transaksi berjalan sektor energi.
Untuk itu Mulyanto minta Pemerintah bekerja ekstra keras dalam memberikan pemerataan listrik bagi warga, sesuai dengan fungsi negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Karena itu membangun jaringan listrik yang mampu menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang membuat listrik dapat terkoneksi, menjadi sangat penting. Sehingga antara wilayah yang surplus dengan wilayah yang kekurangan listrik dapat dijembatani,” papar Mulyanto.
Mulyanto menolak, alasan Pemerintah melakukan impor karena harga impor listrik lebih murah dibandingkan memproduksi listrik sendiri.
Selain itu, tegas Mulyanto, pilihan sumber energinya untuk pembangkit di wilayah terpencil sangat terbatas.
Mulyanto mendesak, pemerintah untuk lebih serius lagi mengembangkan pembangkit dengan sumber energi yang kompetitif, misalnya dengan gas atau pembangkit tenaga surya.
“Jangan terlena dengan impor,” tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto menyebut meskipun membangun pembangkit listrik sendiri sedikit mahal namun akan menyerap tenaga kerja lokal dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, di samping menguatkan kemandirian bangsa.
Mulyanto menekankan, bahwa impor listrik ini harus dikurangi, bahkan dihentikan. Hal itu, kata dia, lantaran akan terasa aneh jika di tengah surplus listrik seperti sekarang, Indonesia masih mengimpor listrik dari negara tetangga.
Laporan: Muhammad Hafidh
