KedaiPena.Com – Anggota Komisi VII DPR RI, Hary Poernomo mengatakan, kebijakan Pemerintah yang mencabut subsidi listrik 900 VA sangatlah tidak mencerminkan nilai pancasila. Tepatnya sila ke lima yakni ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.
Menurut Hary, saat ini rezim Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak ada bedanya dengan rezim zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
“DPR Komisi VII menolak kenaikan, yang disepakati adalah penertiban subsidi agar tepat sasaran subsidi listrik 900VA diseleksi khusus untuk rumah tangga tidak mampu,” jelas Hary kepada KedaiPena.Com, Selasa (13/6).
“Padahal caranya gampang sekali. Kelihatan mudah dicek kondisi bangunan rumahnya. Kalau perlu di lihat copy SPT pajaknya, kerja sama dengan kantor pajak. Kalau pensiunan misalnya, minta dokumen pendukungnya,” sambung Hary.
Oleh sebab itu, lanjut Hary, pihaknya akan membahas hal ini langsung dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Karena, aku Hary, PLN saat melakukan rapat dengan Komisi VII menyatakan tidak ada kenaikan dan malah menyalahkan media yang salah kutip.
“PLN sudah menyatakan bahwa tidak ada kenaikan. Mereka menyalahkan media yang salah kutip. Kami akan protes keras nanti ke Menteri ESDM,” pungkas Politisi Gerindra ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
