KedaiPena.Com – Rapat koordinasi dan konsultasi Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN diwarnai banyak keluhan dari Anggota dan Pimpinan Komisi VI.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang bertugas mewakili Menteri BUMN dalam tiap rapat kerja karena sanksi yang pernah dijatuhkan rapat paripurna DPR kepada Rini.
Komisi VI meragukan Menkeu sanggup menangani masalah keuangan negara sekaligus mengambil alih peran Menteri BUMN di DPR.
“Apakah betul semua ini ditindaklanjuti? Saya enggak tahu apakah Ibu kuat menghandel, Ibu happy gak sih dengan posisi seperti itu. Ibu kan bukan super woman, orang biasa. Hal ini juga harus jadi perhatian serius Bapak Presiden,” kata ungkap Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto kepada wartawan, ditulis Minggu (26/3).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI, Inas Nasrullah, juga berharap Presiden bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini karena rapat kerja dengan Sri Mulyani kerap menghasilkan jalan buntu.
Menteri BUMN memang dilarang hadir dalam setiap rapat di DPR. Namun, Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman Natawijana, mengaku, Komisi VI sebagai pengawas BUMN merasa kesulitan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian BUMN untuk membahas berbagai program kerja.
Laporan: Muhammad Hafidh
