KedaiPena.Com – Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, rencana mengubah Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) menjadi BUMN Khusus yang digadang-gadang Menteri ESDM Sudirman Said masih harus dijakaki.
“Kita (DPR) masih akan melakukan penjajakan lagi soal rencana Menteri ESDM yang ingin menjadikan SKK Migas menjadi BUMN khusus. Dan kita akan melihat apakah BUMN Khusus ini menjadi cara terbaik untuk tata kelola Migas sesuai konstitusi,” ujarnya saat ditemui di komplek parlemen senayan Jakarta, Rabu (20/7)
Menurut Satya penjajakan yang dilakukan termasuk menunggu perkembangan rencana Holding antara Pertamina dan PGN.
“Kita sedang melihat perkembangan Holding Migas yang sedang di rancang oleh Kementerian BUMN, apakah Pedoman Tata Kerja (PTK) Holding tersebut tepat untuk SKK migas, atau kita malah melihat BUMN khusus yang tepat,†katanya.
Begitupun, politisi Golkar itu mengaku ragu, SKK Migas akan berfungsi apabila jadi melebur dengan Holding Pertamina dan PGN. Sebab, lanjutnya, Holding itu bisa merubah kebijakan yang dimiliki oleh Pertamina
“Ketika Pertamina jadi melakukan Holding, tentu mereka akan berubah kebijakan. Jadi apakah kita menaruh SKK Migas pada Holding tersebut, atau malah membuat BUMN sendiri yang bertugas mengawasi semua pekerja dan aktifitas yang mengawasi perusahaan BUMN dan perusahaan swasta nasional, semua tergantung perkembangannya,” terangnya.
Apit/ Dom)
