KedaiPena.com – Perusahaan Terbatas Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) yang berstatus BUMN ditunjuk pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri merealisasikan impor perdana satu kontainer cangkul untuk diperdagangkan di Indonesia.Â
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyesalkan kebijakan impor cangkul yang dilakukan Pemerintahan Jokowi baru-baru ini.Â
“Kalau cangkul saja musti impor, apa kata dunia? Ini seperti tanda-tanda, lonceng kematian kedaulatan pangan yang bukan semata-mata soal konsumsi yang berdaulat, tapi juga soal kedaulatan produksi,” tandas Waketum HKTI ini di Jakarta, Rabu (2/11).
Padahal, lanjut dia, dari konteks kedaulatan produksi pangan, wajib hukumnya pemerintah, termasuk BUMN mengokohkan industri penopangnya seperti indusri alat-alat dan mesin pertanian dalam negeri.Â
“Memproduksi cangkul itu tidak perlu harus ke luar negeri. Bengkel-bengkel di Indonesia banyak yang bisa bikin,” geram Ketua DPP Gerindra ini.
Menurutnya, ada cara berpikir yang sesat di BUMN selama ini. Tugas BUMN itu bukan hanya cari untung saja, tapi ada tugas penting lain, yaitu agen pembangunan.
Dan seharusnya pemerintah dan BUMN dalam hal ini punya komitmen yang sama, bagaimana menerjemahkan agen pembangunan lebih konkret di lapangan. Dengan mengimpor cangkul, bukannya membangun malah membunuh industri alat-alat pertanian lokal, tegasnya.Â
“Coba bayangkan, jika kebutuhan cangkul yang 40-50 kontainer per bulan itu diserahkan kepada industri-industri lokal, ada berapa banyak industri lokal yang bisa bangkit? Ada berapa banyak nantinya bengkel-bengkel kita di dalam negeri yang kebanjiran order?,” sambung dia lagi.
“Ujungnya, ada berapa banyak orang-orang lokal kita yang bisa berdaya? Kebutuhan itu mestinya menjadi peluang sekaligus stimulus untuk membangkitkan industri-industri penopang kita. Itu ekonomi riil,” tandas Heri.Â
(Prw)
