KedaiPena.Com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir mengaku setuju dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar kepada seluruh pejabat negara termasuk menteri Kabinet Kerja untuk tidak mengambil keputusan strategis hingga Oktober 2019.
Perintah larangan tersebut disampaikan orang nomor satu di Indonesia saat Sidang Kabinet Paripurna (SKP) pada Senin (5/8/2019) di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Salah satu contoh larangannya adalah mengenai perombakan jajaran direksi BUMN atau jajaran pejabat eselon di masing-masing kementerian/lembaga (k/l) lainnya.
“Arahan tersebut sudah sangat benar,” ujar Inas kepada wartawan, Kamis, (8/8/2019).
Inas menilai arahan yang diberikan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut bertujuan agar para direksi BUMN maupun pejabat kementerian dapat fokus ke depannya.
“Agar tetap fokus walaupun kabinet berganti,” ungkap Inas.
Saat disinggung, apakah alasan Jokowi tersebut terkait dengan banyaknya pejabat dan jajaran direksi BUMN yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Inas menampiknya.
“Saya pikir tidak sejauh itu,” tukas politikus Partai Hanura ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
