KedaiPena.Com – Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro mengaku miris atas tertangkapnya pejabat tinggi Kementerian Desa oleh KPK baru-baru ini.
“Prihatin yang sangat mendalam dengan kejadian OTT di kemendes itu, karena ini sudah masuk ranah hukum kita beri kesempatan kepada KPK untuk menyelidiki menyampaikan kepada publik temuan yang ada di media masa itu,” ujar politikus Gerindra itu di Jakarta, Kamis (1/6).
Lebih lanjut Nizar berharap agar kasus tersebut tak lagi terjadi dikemudian hari. “Kita di Komisi V berharap agar kejadian seperti ini tidak berulang apalagi sampai ada berita diluaran untuk naikan nilai WDP jadi WTP harus pakai cara itu (suap),” kata dia.
Nizar mendorong dengan adanya kejadian tersebut, semua kelembagaan dan kementerian segera melakukan evaluasi dan perbaikan di internalnya.
“Pembenahan secara menyeluruh kementerian dan badan, gunakanlah hati nurani dan selesaikan laporan itu sesuai proses sistem keuangan negara,” tandas dia.
Saat ditanya apakah praktek semacam itu (jual beli predikat WTP) sebenarnya terjadi pula di semua lembaga atau kementerian,
“Kita gak tahu dengan adanya kejadian Kemendes dan auditor itu kan salah satu bukti terkuak dengan sendirinya, kita berikan kesempatan kepada KPK buktikan di pengadilan. Harapan kita kalau memang ada rekomendasi dari BPK, audit ulang ya diaudit ulang saja sehingga apakah memang dia WTP normal, wajar atau tidak,” kata dia.
Adapun tepat atau tidaknya Kemendes mendapat opini WTP, lanjut Nizar, pihaknya baru terima laporan tersebut dan belum sempat memeriksanya.
“Yang kita tahu banyak catatan-catatan di Kemendes, kita belum lihat juga karena laporan BPK baru seminggu lalu, nanti kita akan dalami di rapat-rapat, di situ ada rekomendasi-rekomendasi. Jadi setelah baca laporan BPK saya bisa jawab itu, karena nanti akan ada rapat resmi APBNP 2017. Jadi sekarang belum bisa jawab,” tutup dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
