KedaiPena.Com- Dorongan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle kepada Menteri dari NasDem pimpinan Surya Paloh dinilai sebagai sesuatu hal yang tak lazim. Terlebih dorongan atau desakan itu dilakukan secara terbuka.
Hal itu diungkapkan oleh Analis UNJ Ubedillah Badrun merespons desakan reshuffle Menteri dari Partai NasDem yang dilakukan oleh sejumlah kader PDIP. Dorongan tersebut pun diiringi dengan kabar akan adanya reshuffle kabinet pada Rabu Pon atau Rabu 1 Februari 2023.
“Upaya PDIP yang mendorong reshufle menteri NasDem itu biasa dalam politik tetapi yang menariknya kali ini PDIP menyampaikanya secara terbuka. Ini tidak lazim,” jelas Ubed, Rabu, (1/2/2023).
Ubed memandang, ada dua hal yang menyebabkan derasnya desakan dari PDIP agar Presiden Jokowi dapat melakukan reshuffle kepada Menteri dari NasDem.
“Bisa karena PDIP tidak suka dengan langkah politik NasDem bisa juga karena PDIP makin kesal dengan Jokowi karena banyak hal yang diinginkan PDIP tidak dituruti Jokowi,” jelas Ubed.
Meski demikian, Ubed mengingatkan, agar reshuffle yang tepat itu dapat basis argumenya kinerja bukan politis apalagi jelang pemilu. Pasalnya, jelang pemilu semua partai berpotensi berbeda arah politiknya.
“Perbedaan arah politik itu terjadi di tubuh koalisi pemerintah saat ini. Saya cermati ada empat perbedaan arah politik koalisi pemerintah saat ini. Pertama PDIP, Kedua Gerindra-PKB, Ketiga Golkar-PAN-PPP, dan keempat Nasdem,” ungkap Ubed.
Ubed memandang, ketika argumen reshufle adalah karena perbedaan arah politik menuju 2024 maka partai yang berbeda dengan Jokowi ada 4 yaitu PDIP, Gerindra, PKB dan Nasdem.
“Dengan logika itu maka yang mestinya di reshufle ya menteri-menteri dari empat partai itu,” pungkas Ubed.
Laporan: Tim Kedai Pena
