KedaiPena.Com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menggelar rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024). Rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 ini dihadiri oleh 290 anggota DPR RI.
Dalam rapat paripurna yang digelar pukul 10:00 WIB ini Ketua DPR RI Puan Maharani absen lantaran melakukan kunker ke Paris, Prancis. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mendorong agar hak angket kecurangan Pemilu 2024 dapat digulirkan segera. Menurut Luluk, angket kecurangan Pemilu 2024 perlu digulirkan untuk memberikan kepastian akan proses Pemilu 2024.
“Pimpinan dan seluruh anggota DPR saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat kejujuran keadilan etika yang tinggi, karena di sini fungsi kita yang sedang Ditunggu oleh rakyat,” kata Luluk saat menyampaikan pandanganya.
Luluk menegaskan, Anggota DPR RI tidak boleh tinggal diam atas serangkaian kecurangan dan masalah yang terjadi dalam Pemilu 2024. Luluk menekankan, agar para Anggota DPR RI tidak menjadi pengkhianat kedaualatan rakyat.
“Kita tidak boleh tinggal diam jangan pernah menjadi penghianat dan dan menghianati daulat rakyat,” ujar Luluk.
Luluk mengaku mendapatkan banyak aspirasi dari berbagai pihak agar DPR RI dapat menggunakan hak konstitusional melalui hak angket. Luluk mengatakan, melalui angket kecurangan Pemilu 2024 ini akan menemukan titik terang sekaligus mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu.
“Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boke merebut apapagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan kedaulatan rakyat maka pemilu harus berdasarkan pada prinsip kejujuran keadilan tanggung jawab dan etika yang tinggi,” jelas Luluk.
Dalam kesempatan tersebut, Luluk mengakui, bahwa proses Pemilu 2024 dipenuhi dengan intimidasi apalagi dugaan kecurangan pelanggaran etika atau politisasi bansos. Luluk tak menampik bahwa ada intervensi kekuasaan dalam proses kecurangan Pemilu 2024.
“Saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 1998 sepanjang Pemilu yang saya ikuti semenjak 1999 saya belum pernah melihat ada sebuah proses Pemilu yang serupa dan menyakitkan ini. Dimana etika dan moral politik berada di titik minus atau bisa dikatakan di titik 0,” pungkas Luluk.
Laporan: Sabilillah
