KedaiPena.Com – Pendataan pendistribusian vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah terlihat meninggalkan celah jebakan. Hal itu, terlihat dari sisi lemahnya sistem pendistribusian vaksin yang seharusnya terbuka saja.
Dokter Spesialis Anastesi dan Konsultan Intensif Care Unit Rumah Sakit (RS) Premier Bintaro dr. Dwi Pantja Wibowo mengatakan, jika siapapun pihak yang ingin membantu optimalisasi vaksinasi seharusnya dipersilahkan.
Hal itu, kata dia, jauh lebih baik daripada hanya sekedar di drop di Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Saya juga tidak tahu, apakah ada regulasi atau ketakutan, kalau vaksin ini nantinya disalahgunakan,” ujarnya, kepada wartawan, Minggu, (8/8/2021).
Pantja berharap, agar dalam program vaksinasi yang saat ini digelar Pemerintah juga dapat disederhanakan dalam pengaplikasiannya.
Sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19, penggunaan nama lengkap, tanggal lahir dan alamat para peserta dalam proses vaksinasi, sudah cukup mewakili data diri dalam pemberian vaksin.
Program vaksinasi ini pun kata Pantja, harus lebih cepat lagi dengan proses penyeederhanaan prosesnya. Ia mengatakan,yang terpenting masyarakat dapat diberikan divaksin terlebih dahulu, pendataannya itu bisa menyusul.
“Sebenarnya dengan pendataan yang sekarang, malah ada jebakan. Misalnya, saya memasukkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang salah, bisa saja saya masukan punya orang kan,” paparnya.
Pantja menyebutkan harus ada mekanisme yang lebih cepat, disederhanakan. Seperti di RS Premier Bintaro, bisa pakai dua data. Misalnya nama, tanggal lahir, nah itu sudah cukup.
“Biasanya dengan dua data itu, tidak akan bisa sama. Apalagi kalau ditambah nama ibu kandung si peserta vaksin, pasti lebih aman. Nah, proses-proses pendataan seperti itu, yang harus disederhanakan lagi,” tandasnya.
Laporan: Sulistyawan
