KedaiPena.com – Indonesia dinyatakan adalah negara pangan yang gagal sebagai negara pangan. Karena saat ini kondisi pangan Indonesia, atau dalam hal ini khususnya 11 bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, layaknya “kau datang dan pergi sesuka hatimu”.
Direktur P3S, Jerry Massie menyatakan dengan hadirnya Sudaryono sebagai wakil menteri pertanian, diharapkan bisa membenahi carut marut kondisi pangan Indonesia saat ini.
“Saya tidak mengenal orang itu. Tapi dengan melihat rekam jejaknya, saya yakin, dia adalah profesional, yang akan mampu membenahi. Ini bukti bahwa Prabowo lebih jeli dalam memilih orang yang tepat sesuai dengan bidangnya,” kata Jerry, Senin (22/7/2024).
Ia juga menyampaikan, dengan adanya Wamen Pertanian Sudaryono ini bisa memperbaiki sinergi antara Bulog dengan Kementerian Pertanian, yang selama ini terkesan tidak sejalan.
“Kementerian Pertanian ini kan yang menghasilkan, sementara Bulog berkaitan dengan cadangan dan distribusi. Selama ini kan belum terlihat. Yang katanya mau mengurangi impor, tapi kenyataannya impor pangan terus berlangsung,” ujarnya.
Walaupun, dengan cara yang lebih halus, yaitu dengan melakukan impor secara bertahap. Padahal jumlah impornya cukup signifikan.
“Ini memberikan gambaran bahwa Jokowi itu gagal total dalam bidang pangan. Ketahanan pangannya gak berhasil. Semoga wamen yang dari Gerindra ini bisa memperbaiki sistem ini. Jangan sampai seperti sekarang, kita sampai impor 5 juta ton, walaupun dicicil tiap tahun satu juta ton, kalau dijumlahkan ya tetap 5 juta. Seperti cicilan pinjol, kelihatannya sedikit, tapi dijumlahkan tetap saja besar,” ujarnya lagi.
Infrastruktur terkait pertanian pun, dinilai oleh sosok lulusan Amerika ini, tidak banyak berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas pangan Indonesia.
“Banyak bangun bendungan, tapi gak ngalir ke pertanian, buat apa. Kita gak butuh bendungan, tapi kita butuh perairannya. Kalau bisa kali, ya kali saja. Buat apa bendungan mahal-mahal,” kata Jerry.
Pemerintah, dalam hal ini Bulog, juga dinilai tidak transparan dalam pengadaan dan distribusi pangan.
” Kita kan tidak tahu itu, berapa cadangannya, kebutuhan masyarakat berapa, yang di gudang itu berapa yang bagus berasnya, berapa yang jelek. Kita juga tidak tahu, siapa yang diberikan kepercayaan untuk mengimpor, harganya berapa saat diimpor, saat dijual berapa. Gak pernah tahu kan. Tiba-tiba dinyatakan harus impor untuk menjaga cadangan pangan. Itu hasil panen berapa yang tersalurkan, berapa yang dijadikan cadangan kita kan tidak tahu. Samar-sama, kan,” ungkapnya.
Ia mengharapkan kehadiran Satgas Pangan bisa menghilangkan kartel dan mafia pangan, sehingga kebijakan pangan bisa lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Jangan kita impor-impor terus. Bulog dan Kementerian Pertanian harus bisa hadir untuk membangun ketahanan pangan. Pemerintah harus bisa membenahi masalah pupuk, masalah bibit, dan pertanian, agar pangan ini bisa diselesaikan,” ungkapnya lagi.
Jerry juga mengharapkan pemerintah atau masyarakat bisa mendorong evaluasi atas kinerja Bulog selama ini.
“Selama ini kita tidak pernah tahu flow gudangnya Bulog. Pernah kan ada beras yang dibuang, karena rusak, sekitar 200 ribu ton. Karena apa itu? Kita mengandalkan impor tapi logistiknya tidak pernah dibenahi. Harusnya kan ada data, kita tanam berapa, panen berapa, yang didistribusikan berapa, dan yang jadi cadangan berapa, ” katanya lebih lanjut.
Selain itu, pemerintah juga harus mulai memperhatikan transportasi pangan ini dengan lebih baik.
“Contoh di Amerika, wilayah pertanian mereka punya jalan yang bagus dan luas. Sehingga pengangkutan pangan itu lancar, tidak pakai telat, tidak pakai terhalang lobang jalan kayak di Lampung itu jalannya. Kasihan petani kan, harus mengangkut hasil pertaniannya. Beda kalau pemerintah mau menyediakan kereta terbang buat para petani untuk mengangkut hasil pertaniannya,” urainya.
Jerry juga mengharapkan adanya pembenahan pada mekanisme pengadaan beras dan kinerja Bulog selama ini.
“Suplai itu harus diawasi. Bulog harus diawasi. Tidak jarang datanya kan suka beda. Harus ada intervensi dalam pengawasan Bulog. Akuntabilitas dan kredibilitas Bulog harus didorong. Termasuk, kasus-kasus yang sekarang sedang dihadapi Bulog, seperti kasus demurrage harus di-clear-kan dulu. Jangan dulu bikin program-program lagi, selesaikan dulu semua secara transparan. Kan sudah mau ganti kekuasaan. Jangan aji mumpung lah, mentang-mentang mau akhir masa jabatan,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
