KedaiPena.com – Keputusan pemerintah melalui UU IKN (Ibu Kota Negara) untuk memindahkan ibu kota negara ke wilayah Penajam Passer Utara, di Kalimantan Timur, walaupun banyak dikritisi elemen masyarakat, diharapkan jangan sampai mengendurkan upaya berkelanjutan pelestarian kebudayaan Betawi.
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nasional (JARANAN), Nanang Djamaludin menyatakan pelestarian budaya Betawi harus terus dilanjutkan, ditingkatkan, dan digemuruhkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan tentunya bersama elemen masyarakat pecinta kebudayaan Betawi, apapun status Jakarta, apakah ia tetap ibu kota maupun bukan Ibu Kota.
Ia mengatakan, proses pembangunan IKN yang menurut Kementerian PUPR, saat ini masih di bawah 30 persen, tetap menggunakan APBN yang merupakan uang rakyat, di tengah masih nihilnya investor luar negeri yang masuk ke IKN. Untuk tahun ini saja, pembangunan infrastruktur dasar memakai total pagu tahun 2023 sebesar 26, 67 triliun.
“Padahal, awalnya gagasan IKN dimunculkan Pemerintah, anggaran yang katanya akan digunakan untuk pembangunan IKN berasal dari Investor asing. Lalu lebih dari setahun pendekatan lewat pelbagai cara dilakukan, ternyata investor tak kunjung datang, ada yang hengkang. Sementara Jokowi mau di tahun 2024, di hari-hari terakhir di pemerintahan, bisa merayakan 17 Agustusan di IKN,” kata Nanang, pada acara Sosialisasi Perda DKI Jakarta No.4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, di Slipi Jakarta Barat, ditulis Senin (26/6/2023).
Di lokasi IKN itu, lanjutnya, sebenarnya banyak persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Seperti yang diungkap BPK baru-baru ini. Yaitu, belum memadainya penyiapan kelengkapan regulasi, belum jelasnya tugas tim transisi dan tim pendukung, dan belum didukungnya Otorita IKN dengan kelengkapan kelembagaan yang memadai. Selain itu juga mengenai masalah harga tanah di IKN, tidak adanya universitas di lokasi IKN, ASN yang jika dipindah ke IKN lebih memilih job from everywhere, dan lain sebagainya.
“Apakah IKN nanti akan nyata seperti tergambarkan di dalam laptop Jokowi? Saya yakin, jika pun pemerintah ngotot melanjutkan IKN Nusantara karena memilihnya sebagai legacy, pasti sampai jabatan Jokowi berakhir di Oktober 2024, hal itu tidak bakal terjadi,” seru Nanang yang juga pegiat Klub Literasi Progresif (KLiP) itu.
Ia menambahkan, “Itulah yang menjelaskan mengapa Jokowi merasa dirinya harus cawe-cawe, demi legacy IKN yang sebenarnya bukan janji kampanyenya dulu, dan demi para oligark penopang kekuasaannya.”
Dan menurutnya, rakyat Jakarta, yang secara langsung maupun tidak langsung, berhadapan dengan wacana dan praktik pemindahan ibu kota oleh pemerintah itu, tetap tegar pada upaya pelestarian kebudayaan Betawi.
“Artinya, baik itu dengan Jakarta sebagai ibu kota, maupun Jakarta bukan sebagai Ibu kota, yang namanya pelestarian kebudayaan Betawi, harus tetap berlanjut, malah ditingkatkan dan digemuruhkan. Dengan tetap kritis terhadap apa yang yang terjadi dengan IKN Nusantara yang menggunakan uang APBN itu,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
