KedaiPena.Com– Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal menyoroti langkah PDI Perjuangan atau PDIP yang resmi memecat Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga.
Dalam akun X pribadi miliknya, Selasa,(17/12/2024), Dinno menilai dipecatnya Jokowi dari PDIP merupakan sebuah karma politik. Karma politik yang dimaksud terkait konspirasi istana untuk mengambil alih Partai Demokrat beberapa tahun lalu.
“Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat,” kata Dinno dikutip Kedai Pena.
Dinno lantas melanjutkan, bahwa Partai Demokrat tidak pernah membalas konspirasi tersebut meskipun telah berhasil mengalahkan upaya take over pengambilalihan.
“Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain,” pungkas Dinno.
Sekedar informasi, Joko Widodo atau Jokowi berserta keluarga resmi dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP). PDIP memecat Jokowi, anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pas tanggal 14 Desember 2024.
Pemecatan kepada Jokowi, anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pas tanggal 14 Desember 2024 mengakhiri drama status kepengurusan.
“DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” a kata Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun, di Jakarta, Senin,(16/12/2024).
Sedangkan situasi di Partai Demorkrat sendiri sempat memanas lantaran adanya upaya pengambilalihan Partai Demokrat, dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Upaya pengambilalihan tersebut dilakukan oleh mantan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Laporan: Muhammad Rafik
