KedaiPena.Com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Puan Maharani dilaporkan oleh Aktivis 98, Joko Priyoski ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (12/9/2022). Puan dilaporkan lantaran perayaan dan ucapan ulang tahun saat Rapat Paripurna DPR RI pada pekan lalu.
Nama Puan Maharani sendiri menjadi sorotan setelah merayakan ulang tahun di rapat paripurna ketika masyarakat melakukan aksi demo kenaikan BBM di depan Gedung DPR pada 6 September 2022.
“Hari ini kami melaporkan Puan Maharani ke MKD DPR RI atas viralnya video perayaan ultah beliau pada tanggal 6 yang lalu. Saat massa buruh berunjuk rasa, tapi beliau bukannya menerima para pengunjuk rasa, malah melakukan euforia dalam gedung ini. Artinya, anggap saja ini bagian dari kritik kami kepada ibu sebagai Ketua DPR,” tegas Joko Priyoski kepada awak media, Senin,(12/9/2022).
Ia mendesak putri dari Megawatiseokarnoputri tersebut untuk meminta maaf. Ia meminta agar Puan Maharani juga tidak sekedar lip service atau berjagon semata terkait persoalan kenaikan harga BBM ini.
“Saya minta ibu Puan meminta maaf ke masyarakat Indonesia atas viralnya video perayaan ultah beliau. Jangan juga beliau hanya sekadar lip service atau jargon semata ketika beliau bilang resapi, ikut merasakan, tapi harus diaktualisasikan dalam sikap,” papar dia.
Tidak hanya itu, kata dia, pihaknya juga mendesak pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM. Hal ini lantaran kenaikan harga BBM karena sangat berimbas kepada semua lini sektor.
“Intinya semua harga naik, buruh-buruh juga gaji belum naik. Semua berimbas. Artinya itu yang kami minta sebagai eks aktivis ke depan kami berharap ada ruang dialog terbuka dengan anggota DPR,” papar dia.
Ia menambahkan, jika hari ini DPR juga tidak menunjukkan sikap terhadap kepedulian masyarakat. Padahal kondisi masyarakat sangat memprihatinkan.
“Menurut kami sebagai eks aktivis itu salah DPR sendiri, tidak menunjukkan sikap kepedulian terhadap masyarakat. Jadi jangan salahkan mahasiswa. Karena kami pernah jadi mahasiswa. Jadi itu targetnya. Kami mendesak MKD untuk memberikan minimal teguran sukur-sukur sanksi tapi sanksi itu kan domain nya MKD kepada ibu ketua DPR ya,” pungkas dia.
Laporan: Tim Kedai Pena
