KedaiPena.Com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten akan melakukan kajian mengenai perkembangan teknologi yang dapat diterapkan dalam sektor pendidikan, diantaranya sekolah Metaverse. Dimana hal itu sejalan dorongan Pj Gubernur Banten Al Muktabar terkait digitalisasi pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani mengatakan digitalisasi pendidikan yang dorong oleh Pj Gubernur Banten bertujuan untuk mengedepankan masyarakat memiliki ijasah SMA atau sederajatnya.
“Sehingga manakala tidak mendapatkan atau kesulitan untuk belajar formal, Pak Gub memberikan arahan untuk membuka sekolah metaverse. Jadi nanti anak-anak yang tidak punya kesempatan datang ke sekolah, mau sambil bantu orang tua atau apa bisa (mendapatkan layanan pendidikan, red),” ucap Tabrani begitu dirinya disapa, Kamis (9/6/2022).
Namun, menurutnya terdapat beberapa persyaratan-persyaratan khusus agar sekolah metaverse tersebut dapat terwujud.
“Tapi ada persyaratan khsusus dan itu yang diinginkan kedepannya, tapi perumusannya ini harus kita kaji dulu, (tentu,red) mengikuti perkembangan teknologi karena semua orang sudah serba digital,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini terus mendorong terkait perkembangan digitalisasi di sektor pendidikan, lantaran perkembangan digitalisasi di sektor pendidikan mengalami kemajuan yang luar biasanya.
“Saat ini semua mengarah ke digitalisasi, demikian pula dengan dunia pendidikan, bidang pendidikan merupakan salah satu penugasan saya, ” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar.
Ia berharap, untuk digitalisasi di sektor pendidikan mampu menjawab persoalan dalam mengejar target program wajib belajar hingga 12 tahun atau setingkat SMA/SMK.
“Kita sedang mengarahkan pengembangan sekolah secara digital yang menjadi kewenangan Provinsi. Sehingga kita mampu menampung semua anak usia sekolah SMA,” katanya.
Diketahui, digitalisasi pendidikan dengan tujuan masyarakat mendapatkan ijazah SMA, menurut Tabrani, hal itu dalam rangka meningkatkan angka partisipasi murni (APM) bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA sederajat.
Laporan: Muhammad Lutfi
