KedaiPena.Com- Aparat penegak hukum (APH) di Indonesia diminta dapat menindaklanjuti dicaploknya 147 aset senilai Rp 3,32 triliun milik perusahaan pelat merah yakni holding BUMN Pangan ID Food oleh pihak lain. Langkah dari aparat penegak hukum diperlukan guna menindaklanjuti dan menelusuri apakah terdapat kerugian negara dari hilangnya aset BUMN tersebut.
Demikian hal itu disampaikan peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra
Gulfino Guevarrato menganggapi menyoroti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap setidaknya ada sekitar 147 aset PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)-kini ID Food dikuasai pihak lain. Adapun nilai 147 aset tersebut mencapai Rp3,32 triliun.
“Kalau dianggap merugikan keuangan negara maka sudah seharusnya menjadi tindaklanjutnya APH,” tegas dia di Jakarta, Rabu,(8/1/2025).
Tak hanya itu, Gulfino turut mendorong adanya pengembalian aset milik ID Food tersebut. Pasalnya, tegas dia, kepemilikan aset ID Food yang dicaplok pihak lain berkaitan dengan pengembangan sektor pangan di Indonesia saat ini.
“Apalagi ini bicara dengan ID Food berkaitan dengan pangan yang mana saat ini kita sedang fokus peningkatan swasembada pangan,” jelas di.
Ia pun menduga 147 aset senilai Rp 3,32 triliun milik ID Food tersebut merupakan tanah-tanah garapan. Hilangnya tanah garapan itu, lanjut dia, lantaran selama ini tidak dikelola dengan baik atau dalam kata lain serampangan.
“Aset yang dimaksud ini sepertinya tanah, tanah garapan, yang kerap kali karena tata kelola tidak baik bisa jadi dikelola nya secara serampangan akhirnya ada pihak ketiga yang kelola,” ungkap dia.
“Biasanya pihak ketiga afiliasi dengan orang-orang dalam perusahaan tersebut atau kemudian tanah telantar yang dikelola masyarakat secara umum. Artinya ini miss tata kelola,” tambah dia.
Gulfino memandang, 147 aset tersebut jika dimaksimalkan akan mampu meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Ia pun menyebut, 147 aset yang diduga berupa lahan atau tanah itu dapat diintensifikasi untuk peningkatan produksi.
“Artinya lahan tidur atau lahan yang tidak dikelola oleh BUMN bila dimaksimalkan digunakan untuk peningkatan produksi. Itu akan berkontribusi pada peningkatan pangan di Indonesia,” tegas dia.
Menurutnya, pengoptimalan aset milik BUMN juga akan selaras dengan tujuan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia pun khawatir jika tidak segera diambil alih akan berakibat kepada tukar guling hingga menyebabkan lepasnya aset-aset tersebut.
“Kalau kemudian tanah ini dikelola pihak lain kalau nanti misalnya ada tukar guling bisa jadi lepas asetnya. Pointnya itu sangat penting sekali bagi keuangan negara karena kita sudah program prioritas peningkatan pangan,” pungkas dia.
Laporan: Muhammad Rafik
