KedaiPena.Com –Â Komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada 14 calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rabu (7/5). Uji kepatutan dan kelayakan hari ini untuk menentukan Ketua Dewan Audit OJK.
Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menyoroti, salah satu calon Ketua Dewan Audit OJK yakni Haryono Umar. Heri sempat meragukan visi dan misi mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tersebut.
“Kalau saya ‘compare’ dangan daftar riwayat hidup bapak agak jauh dengan industri yang mau bapak masuki. Bahkan dalam makalah yang bapak berikan, bapak ingin melakukan pemetaan permasalahan di OJK. Berarti kan ini sama saja kembali ke nol, padahal OJK sudah lama berdiri,” paparnya di ruang rapat Komisi XI DPR RI.
Dengan kondisi tersebut, Heri pun melontarkan pertanyaan kepada Haryono perlihal cara dia untuk menghadapi Dewan Pengawas OJK yang secara pemahaman jauh lebih menguasai persoalan di dunia investasi dan juga perbankan.
“Kalau sekarang levelnya auditor di atas pengawas, bagaimana mungkin ini dilakukan sementara pengawas menguasai hal ini, idealnya auditor punya pemahaman lebih tinggi. Jadi bagaimana cara bapak hadapi pengawas OJK,” tanya Heri.
Terkait hal tersebut, Haryono pun menjawab pertanyaan Heri dengan santai. Menurutnya, dalam dunia audit, kita bisa audit bidang apapun, karena audit adalah membandingkan kriteria dan fakta di lapangan.
“Apapun industrinya bisa, kita bisa pahami itu karena memang sudah pekerjaan sehari-hari. Jadi katakanlah para pengawas yang lain sudah memang mungkin sudah mumpuni. Tapi kita ingin lihat target kinerja dia, seperti sekarang kan banyak persoalan di lapangan banyak kasus ‘fraud’ di OJK,” ungkap dia.
Dengan begitu, lanjut Haryono, pengawasan bisa berjalan dengan baik. Sehingga apa yang menjadi target kinerja dewan pengawas dapat diketahui.
“Bisa diketahui apakah itu terlalu rendah untuk ukuran OJK. Kemudian pengawasan bank bangaimana targetnya, apakah dia hanya nilai kinerja bank dari keuangan dan sebagainya. Ini yang kita lihat dan bandingkan dengan amanat Undang-undang,” jelas Haryono.
“Jadi justru itu kita audit baik itu audit kinerja, keuangan, tematik kaitannya dengan inklusi. Jadi tidak hanya sisi keuangan. Nah kinerja yang kita dasarkan yang sudah dibuatkan indikatornya,” tandas Haryono.
Laporan: Muhammad Hafidh
