KedaiPena.Com – Anggota DPR RI Komisi XI, Puteri Komarudin mengakui, jika imbal hasil (yield) Surat Utang Indonesia yang memiliki tenor 10 tahun masih cukup tinggi dibandingkan dengan para negara tetangga.
Putkom sapaanya menjelaskan, jika imbal hasil (yield) dari surat utang yang termasuk dalam sura berharga negara (SBN) Indonesia, masih lebih tinggi dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang berkisar di level 6,8 persen pada akhir Agustus lalu.
“Dengan imbal hasil yang kompetitif ini mereka turut memicu investor untuk memilih berinvestasi pada SBN, sehingga mengalihkan dana yang mengalir ke perbankan dan pasar keuangan,” kata Putkom sapaanya saat berbincang dengan KedaiPena.Com, Selasa, (24/11/2020).
Padahal, Putkom menjelaskan, kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan COVID-19 melalui penerbitan SBN masih cukup tinggi hingga akhir tahun.
“Apabila kepemilikan SBN lebih banyak dikuasai investor domestik, tentu dapat meminimalisir risiko arus modal asing keluar atau capital outflows yang berakibat pada nilai tukar rupiah maupun imbal hasil SBN,” tegas Putkom.
Sementara, kata Putkom, apabila mengandalkan pembiayaan dari SBN di pasar domestik, tentunya dihadapkan dengan risiko crowding out ini.
“Maka dari itu, pemerintah harus mewaspadai risiko-risiko tersebut dengan mendorong bauran kebijakan yang hati-hati dan akuntabel dalam pemenuhan pembiayaan anggaran tahun ini,” pungkas Putkom.
Sebelumnya, Begawan Ekonomi Rizal Ramli (RR) menyampaikan jika surat utang RI memiliki bunga yang terlalu mahal. Dalam cuitannya, RR menyebut jika Indonesia harus menarik utang untuk membayar bunga utang. RR bahkan menyindir pemerintah Indonesia sebagai pengemis utang.
“Makanya mulai ganti strategi jadi “pengemis utang bilateral” dari satu negara ke negara lain, itupun dapatnya recehan itu yang bikin ‘shock,” tulis cuitan Rizal Ramli dari akun twitternya @RamliRizal beberapa waktu lalu.
Menanggapi kritik Rizal Ramli, Sri Mulyani sendiri mengungkapkan akhir-akhir ini ada orang yang suka membicarakan utang pemerintah.
Dirinya pun meminta, para pejabat eselon I Kementerian Keuangan untuk menjelaskan ke publik mengenai kondisi utang pemerintah.
Dia meminta kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman untuk memberikan informasi seminggu sekali mengenai kondisi utang pemerintah.
“Ada orang hari-hari ini suka bicara masalah utang, sampaikan saja bahwa di Perpres 72 waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SBN, pinjaman, ada yang bilateral maupun multilateral,” kata Sri Mulyani dalam video conference tentang APBN KiTa edisi November, Senin (23/11/2020).
Laporan: Muhammad Lutfi
