KedaiPena.Com– Isu ketidaksetaraan dan kekerasan berbasis gender merupakan isu eksisting yang semakin diperparah dengan munculnya pandemi. Oleh karena itu, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin mempromosikan kebijakan yang berbasis perspektif gender.
Putri sapaanya memasukkan isu kesehatan reproduksi wanita, kesejahteraan anak dan remaja sebagai bagian dari kunci pemulihan ekonomi dan fiskal dalam mempromosikan kebijakan berbasis perspektif gender itu.
“Dua tahun setelah pandemi, kita semua menyaksikan kemunduran pada pelayanan kesehatan reproduksi, kesejahteraan anak, dan remaja. Selama gelombang pertama, sumber daya dan fasilitas kesehatan dialihkan untuk fokus pada penanganan Covid-19. Sayangnya, itu memengaruhi kinerja fundamental kesehatan reproduksi di Indonesia,” ujar Puteri saat mengisi panel diskusi dalam Forum of Women Parliamentarians di Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di BICC, Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).
Puteri menyampaikan, penurunan pelayanan kesehatan serta keterlambatan imunisasi dasar bagi anak-anak akan meningkatkan kasus risiko kehamilan, bahkan kematian ibu dan anak. Karenanya, DPR RI ingin memastikan terpenuhinya pelayanan kesehatan yang menyeluruh.
Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mencatat penanganan pandemi COVID-19 seperti pembatasan sosial, penutupan sekolah ternyata berkontribusi pada kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
“Sepanjang tahun 2020, kami mencatatkan peningkatan sebesar 40 persen pada laporan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan domestik dan cyber terhadap perempuan,” kata Puteri.
Guna mengatasi tantangan tersebut, Puteri menambahkan, bahwa pemerintah Indonesia telah merespons dengan membentuk paket bantuan pandemi, termasuk kebijakan stimulus fiskal yang fokus pada ekonomi, kesehatan, dan sosial pandemi.
Untuk itu diperlukan kebijakan berbasis perspektif gender sebagai kunci pemulihan pandemi Covid -19, yakni dengan memperhatikan dampak pandemi yang berbeda antara pria dan wanita.
“Oleh karena itu, kami mendorong lebih banyak kebijakan stimulus fiskal dalam menjamin kemandirian ekonomi dan pemberdayaan perempuan. Misalnya, kami meningkatkan anggaran beberapa program perlindungan sosial, khusus yang memberikan bantuan tunai untuk ibu hamil dan usia sekolah anak untuk keluarga kurang mampu, di mana 90 persen penerima manfaat merupakan ibu rumah tangga,” sambung Puteri.
Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menempatkan perempuan, kualitas hidup anak dan remaja sebagai prioritas nasional. Salah satu agendanya adalah memenuhi akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju jaminan kesehatan yang menyeluruh.
“Upaya ini adalah bagian dari komitmen dan tekad kami untuk memperbaiki kemunduran yang disebabkan oleh pandemi. Ke depan, kita perlu menguatkan kerja sama kolaborasi antar parlemen guna mendukung tercapainya kebijakan berkeadilan gender dan inklusif di garis terdepan pemulihan pandemi,” tutup Legislator asal Jawa Barat ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
