KedaiPena.Com- Delegasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Pertahanan dan Luar Negeri, Sukamta, menghadiri pertemuan dengan diaspora berbagai negara di London beberapa waktu lalu.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh The Cordoba Foundation dan dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh dari komunitas internasional. Delegasi yang terdiri dari 16 orang yang delapan anggota parlemen dari PKS beserta tenaga ahli mereka. Hadir pula perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Inggris.
Anggota parlemen yang hadir meliputi Mohamad Sohibul Iman (Anggota Reformasi Regulasi dan Hak Asasi Manusia), Aboe Bakar Al Habsyi (Komisi Hukum), Hendry Munief (Komisi Industri, Perdagangan, Ekonomi Kreatif, dan Penyiaran), Muhammad Kholid (Komisi Perbankan dan Keuangan), Ateng Sutisna (Komisi Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Reformasi Agraria, Pemilu), Izzuddin Al Qassam Kasuba (Komisi Industri, Perdagangan, Ekonomi Kreatif), dan Nevi Zuairina (Komisi Energi, Investasi, dan Lingkungan).
Abdullah Faliq dari The Cordoba Foundation, menyambut hangat kehadiran delegasi tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi pertemuan ini karena tidak hanya memberikan ruang untuk bertukar ide dan pandangan yang bermakna, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan status Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, ada banyak hal yang dapat dipelajari dari negara ini,” ujar Direktur Pelaksana The Cordoba Foundation dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, (19/12/2024).
Kemudian Faliq menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dihadiri para key person dari komunitas komunitas global.
“Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin komunitas di Inggris yang sangat berpengaruh. Audiens yang hadir adalah diaspora dari berbagai negara dengan latar belakang yang beragam, termasuk para pemimpin komunitas Muslim Inggris, pejabat senior dari partai-partai berkuasa di negara-negara dengan mayoritas Muslim, aktivis hak asasi manusia, konsultan media, pengacara, dan pemimpin berbagai organisasi masyarakat”, terang pimpinan The Cordoba Foundation tersebut.
Pada pertemuan tersebut, Sukamta menyoroti dukungan jangka panjang Indonesia terhadap hak-hak Palestina, dengan menekankan penolakan konsisten mereka untuk mengakui Israel meskipun telah mendapat tekanan diplomatik selama puluhan tahun. “Konstitusi Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan setiap bangsa dan memperjuangkan dihapuskannya penjajahan di muka bumi. Oleh karenanya, kami konsisten dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina”, terang anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Lebih lanjut Sukamta menyampaikan berbagai upaya kemanusiaan Indonesia terhadap krisis di Gaza. “Atas dasar kemanusiaan, Indonesia secara konsisten mengirimkan tim medis dan bahkan melakukan pendirian rumah sakit. Secara berkala kita juga mengirimkan bantuan logistik kebutuhan darurat untuk mengatasi situasi di Gaza. Sampai saat ini kita terus melakukan upaya terbaik untuk rekonstruksi masa depan Palestina”, paparnya.
Sukamta menjelaskan posisi unik Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan komitmennya terhadap nilai-nilai pluralistik sambil tetap mempertahankan dukungan yang kuat untuk kemerdekaan Palestina. “Kami menyadari banyak harapan yang disampaikan kepada Indonesia dalam isu Palestina. Oleh karenanya Fraksi PKS selalu memberikan dukungan kepada Palestina dalam berbagai isu strategis, termasuk dalam upaya boikot produk Israel. Fraksi PKS berupaya untuk memajukan Rancangan Undang-Undang Boikot Produk Israel dan perusahaan yang terlibat dalam genosida Palestina ke Badan Legislasi (Baleg)’, jelas ketua Bidang Pembinaan Luar Negeri DPP PKS tersebut.
Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang menarik, membahas berbagai topik, termasuk kebijakan perdagangan Indonesia, potensi tekanan untuk normalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham, dan upaya bantuan kemanusiaan di Gaza. Diskusi ini menyoroti bagaimana Indonesia mempertahankan dukungannya terhadap hak-hak Palestina sambil menghadapi tantangan diplomatik dan dinamika regional yang kompleks.
Laporan: Muhammad Rafik
