KedaiPena.Com – Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen mengatakan bahwa kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang diterapkan oleh pemerintah sangat sarat kepentingan politis dan elektoral untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut, kata Ferdinand, lantaran sumber anggaran untuk THR dan gaji ke-13 bagi kepala daerah, anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil (PNS) berasal dari daerah. Pemerintah dalam hal ini terkesan memaksakan.
“Justru kesan yang timbul adalah sarat keprntingan politis atau kepentingan elektoral,” ujar Ferdinand kepada KedaiPena.Com, ditulis Selasa (6/6/2018).
Ferdinand lantas membandingkan, masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kita tahu bagaimana dalam empat tahun pemerintahan Jokowi gaji PNS tidak pernah naik. Padahal selama era SBY hampir tiap tahun naik gaji. Dan hasil lembaga survei, terdapat temuan bahwa PNS lebih besar tidak akan memilih Jokowi lagi,” ujar dia.
Dengan kondisi demikian, Ferdinand menyimpulkan, THR dan gaji ke-13 ini untuk menarik hati PNS demi kepentingsn elektoral Jokowi yang memang menurun.
“Tapi ini kan dugaan, apakah itu benar atau tidak, hanya pemerintah yang tahu,” pungkas Ferdinand.
Laporan: Muhammad Hafidh
