KedaiPena.Com – Visi misi Nawacita pemerintahan Joko Widodo tak terealisasi. Salah satu contohnya adalah niat melakukan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
“Hal ini terbukti hanya jargon,” tegas aktivis 98 Sangap Surbakti dalam keterangan yang diterima redaksi, ditulis Rabu (11/7/2018).
Masih merajalelanya korupsi menjadi indikator pemerintahan bersih cuma mimpi.
“Demokrasi juga berlaku surut dengan dikeluarkannnya PERPPU Ormas dan UU Anti Terorisme. Kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap kebijakan rezim Jokowi, terus berlanjut,” eks aktivis Forkot menambahkan.
Begitu juga kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengkritisi kebijakan Polri yang tidak profesional dalam menangani kasus terorisme, hingga rencana monitoring sosial media masyarakat khususnya akademisi dan mahasiswa.
“Pun dalam perhelatan demokrasi, indikasi kecurangan yang sistematis dan struktur dalam pilkada sangat massif. Penggelembungan suara dan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), seperti yang terjadi pada Pilgub Jawa Barat sudah tidak bisa ditolerir lagi. Ini jelas, demokrasi yang direbut gerakan 98 terancam,” lanjutnya.
Belum lagi pengingkaran janji Jokowi-JK terhadap kasus-kasus korupsi besar, seperti BLBI yang pengungkapannya dibatasi hanya pada kaum kroco, tak berani menyentuh tokoh-tokoh utama pembobolan uang negara tersebut. Begitu juga dengan penyelesaian kasus-kasus HAM di masa lalu, tak satupun yang di ungkap.
“Jangankan mengungkap kasus penculikan aktivis 98 ataupun pembunuhan Munir, pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pun rezim Jokowi-JK mengabaikannya. Ini sangat mencederai akal sehat kita,” tandas dia.
Laporan: Irfan Murpratomo
