Artikel ini sempat disampaikan begawan ekonomi DR. Rizal Ramli pada Peresmian Kantor Prodem, beberapa waktu lalu.
Assalamualaikum Wr Wb. Merdeka, merdeka, merdeka.
Selamat kepada Pak Ketua Iwan Sumule, kawan-kawan Prodem semua, atas peresmian kantor baru. Prodem memang hebat. Orang lagi pada tutup-tutup kantor, Prodem malah buka kantor.
‘Tondo-tondo’ perubahan akan terjadi, apalagi jaraknya 500 meter dari Istana. Rakyat selalu menang. Les gens gagnent toujours. El pueblo siempre gana.
Zaman Orba, Prodem lawan, berjuang, berkorban untuk menghapuskan sistim Otoriter & KKN. Menang. Berhasil.
Kita berhasil mengubah sistim otoriter menjadi demokratis dan KKN dikurangi. Tapi kemenangan itu hanya sementara. Hanya
Zaman Habibie dan Zaman Gus Dur, 1998-2001. Tidak ada tahanan politik dan demorakratisasi didukung, ekonomi dipulihkan, kemiskinan berkurang drastis.
Tapi setelah itu, anasir-anasir otoriter dan koruptif merebut kembali kekuasaan, membalikkan tonggak kemenangan.
Membangun ulang sistim otoriter, sehingga indeks demokrasi Indonesia anjlok 30 tingkat. Membangun kembali labirin KKN dan menambahkan sistim dinasti. KKN semakin meluas dan brutal. Bahkan KPK dilumpuhkan.
Saya mau tanya sama Ketua dan kawan2 Prodem:
1. Apakah akan kita diamkan?
2. Apakah wajib kita lawan sistim otoriter dan KKN?
3. Apakah rakyat bersama kita?
4. Apakah waktunya sudah tiba?
5. Apakah yakin rakyat akan menang?
Jika ya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung, Mari Bung Kita Rebut Kembali.
Hanya ada 3 Pilihan:
1. 2021-2024: akan semakin sulit, semakin anjlok, adu-domba karena pemimpin tidak satu Niat-Kata-Tindakan. Apakah kita tega membiarkan bangsa kita terperosok semakin dalam?
2. Jokowi dengan sukarela mengundurkan diri, menyerahkan kepimpinan yang tangguh, yang memiliki integritas dan kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis, bangkit dan maju. Jika Jokowi mengundurkan diri, apakah kita akan maafkan atau tidak?
3. Demokrasi kriminal hari ini merusak sendi-sendi demokrasi, tidak setia kepada rakyat dan tujuan kemerdekaan. Kita ubah jadi demokrasi bersih dan amanah, baru demokrasi bekerja untuk keadilan dan kemakmuran rakyat, bukan untuk bandar dan oligarki.
Baru tahun 2021, Jokowi sudah ditinggalkan oleh rakyat dan partai-partai, padahal masih 3 tahun lagi 2024. Pasca-Presiden, Jokowi akan power-less, almost nobody. Jika Jokowi ingin tetap punya pengaruh paska-presiden, Jokowi sebaiknya mendukung penghapusan threshold, jadi 0%. Hanya dengan cara itu, Jokowi punya arti setelah berhenti jadi Presiden. Tinggal pilih: punya arti atau tiada arti?
[***]
