KedaiPena.Com – Aksi damai yang di lakukan para ‘driver online’ dengan mengatasnamakan ‘Komite Aksi Nasional Driver Online’ di depan Istana Negara, Rabu (10/7/2019) berakhir ricuh.
Terjadi pemukulan, penangkapan terhadap demonstran dan pembaretan mobil komando yang dilakukan pihak aparat.
Hal ini disaksikan langsung oleh perwakilan mahasiswa atas nama Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) yang terdiri dari KB UMJ dan KBM UNPAM.
Mereka turut serta mengirim delegasi sebagai bentuk solidaritas.
Bukan hanya itu, aksi pun didampingi perwakilan Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) sebagai bentuk advokasi terhadap tuntutan-tuntutan demonstran dari Yogyakarta, Jakarta dan Jawa Barat.
Gesekan berawal karena beberapa masa aksi melihat mobil derek menghampiri dan mendekati mobil massa aksi yang sedang terparkir.
Mereka mengkhawatirkan mobil terangkut oleh mobil derek tersebut, sehingga massa aksi berbicara dengan pihak polri untuk mobil tidak di angkut.
Setelah itu terdapat dugaan ada perusakan mobil massa aksi yang terparkir. Salah satunya wiper belakang mobil masa aksi yang dirusak hingga patah, sehingga mengakibatkan gesekan masa dengan pihak aparat hukum.
Dalam gesekan tersebut tidak mengakibatkan korban, tetapi terdapat lima orang yang tertangkap dan langsung di amankan ke polres terdekat.
Melihat ini perwakilan Komando mengaku tidak akan tinggal diam bila gaya represifitas selalu menjadi cara pembubaran aksi yang memiliki jaminan hak konstitusi.
“Karena gerakan kita menolak segala bentuk kekerasan dan represifitas Polri yang jauh mencerminkan sebagai perangkat sipil dan Tribrata,” kata perwakilan Komando, Surya Hakim Lubis kepaa KedaiPena.Com.
“Akan kembali kami kabarkan kepada seluruh rekan-rekan di daerah yang menjadi sejarah perjuangan mahasiswa atas nama Komando, solidaritas adalah panglima,” tegas Hogay, sapaannya.
Untuk diketahui, massa aksi ‘driver online’ sebelumnya menyuarakan beberapa tuntutan dalam demonstrasi tersebut. Mereka mengkritisi sistem alur bisnis kemitraan transportasi ‘online’.
Mereka mendesak aplikator agar bertanggung jawab terhadap segala macam perijinan mitra-mitranya. Karena mereka mendapatkan keuntungan atau komisi besar dari hasil kerja mitranya yakni potongan 20 persen.
Mereka pun menuntut pemerintah untuk membuat aturan yang komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya perpihak pada pemodal besar tetapi tetap berlandaskan kepentingan rakyat kecil. Bukan aturan sekelas kementerian, tetapi di atasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
