KedaiPena.Com- Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan meminta agar kebijakan pengetatan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi kementerian dan lembaga pemerintah di pusat serta daerah tidak bersifat temporer.
Ahmad Irawan berharap, kebijakan pengetatan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi kementerian dan lembaga pemerintah di pusat serta daerah dapat juga menjadi solutif dari berbagai permasalahan keuangan negara.
“Bagian dari prinsip pengelolaan keuangan negara yang harus efisien, efektif dan berguna. Catatannya kebijakan seperti ini jangan hanya bersifat temporer dan harus solutif,” kata Ahmad Irawan saat berbincang di Jakarta, Jumat,(27/12/2024).
Ahmad Irawan mengingatkan, hal-hal yang bersifat mendesak dan segera (harus bisa jadi jalan keluar di tengah penghematan anggaran. Jadi, kata dia, harus ada kebijakan eksepsional juga dalam perjalanan luar negeri ini.
“Karena biasanya ada perjalanan yang tiba-tiba dibutuhkan,” tegas Ahmad Irawan.
Politikus muda Partai Golkar ini mendukung adanya mekanisme reward and punishment terkhusus untuk pemerintah daerah terkait kebijakan pengetatan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN).
“Kebijakan seperti itu memang standarnya harus ada mekanisme reward and punishment. Tidak hanya penghukuman, mekanisme reward juga harus ada,” jelas Ahmad Irawan.
Ahmad Irawan melanjutkan, jika berbicara bentuk negara kesatuan maka sedianya pemerintahan daerah tidak ada yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Perjalanan dinas ke luar negeri, tegas dia, hanya dilakukan pemerintah pusat.
“Kalau bicara bentuk negara kesatuan, harusnya sih memang pemda itu tidak ada perjalanan dinas luar negeri. Hubungan luar negeri itu tugas pemerintah pusat,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Hafid
