KedaiPena.com – Gebrakan baru dilakukan Ketua DPRD Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani. Demi ratusan guru honorer Kategori 2 (K2), dirinya menyatakan menolak pengadaan mobil dinas jenis Toyota Camry Hybrid yang telah dianggarkan untuk dirinya.
Ditemui diruangannya, di gedung DPRD Tapteng jalan Junjungan Lubis, Kecamatan Panda, Tapteng, Rabu (6/5) Baktiar mengaku penolakan itu secara resmi telah ia sampaikan kepada Bupati Tapanuli Tengah. Tak hanya itu, surat resmi itu juga ditembuskan ke Gubernur Sumatera Utara, BPK RI, pihak kepolisian dan kejaksaan.
“Surat pembatalannya tertanggal 4 April kemarin, nomor 170/373/2016 perihal pembatalan pengadaan mobil dinas,” ungkap Bakhtiar yang juga ketua DPC Partai Hanura Tapteng itu.
Menurut Bakhtiar, penolakan mobil dinas senilai Rp700 juta yang seyogyanya direalisasikan di triwulan ke II atau sekitar bulan Mei 2016 itu, untuk membantu nasib 305 guru honorer K2 Tapteng yang pernah mengadu ke DPRD terkait honor dan gaji yang jauh di bawah standart layak.
Ratusan honorer itu hingga kini penggajiannya belum ditampung di PAPBD Tapteng 2016. Tak hanya itu, menurut Bakhtiar, dana itu juga dapat diperuntukkan kepada para Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di sejumlah dinas yang ada di Tapteng.
“Setidaknya kita bertanggungjawab kepada mereka dengan menampung di PAPBD 2016. Miris sebenarnya, ada bergaji Rp120 ribu per bulan melalui BOS. Bukan Cuma itu banyak pejuang masyarakat di Tapteng yang tidak di gaji sama sekali,” tandas Bakhtiar.
Bakhtiar menambahkan, untuk operasional dirinya sebagai Ketua DPRD, dirinya saat ini masih memiliki mobil dinas yang layak untuk dipakai. Dirinya mengaku, tidak akan menerima pengadaan mobil dinas hingga persoalan honorer itu terselesaikan.
“Ada juga mobil saya sendiri. Untuk apa? Sebelum K2 selesai dan honorer lainnya selesai, untuk apa saya mobil dinas itu,” tandasnya.
Sementara itu, Baktiar mengingatkan, meski dana sebesar Rp700 juta itu akan dialokasikan kembali bagi para honorer, dirinya mengaku tidak akan cukup untuk membiayai para honorer. Untuk itu dirinya berharap baik pemerintah daerah maupun Kemenpan dapat memikirkan nasib para honorer untuk dapat diangkat menjadi CPNS.
“Begitupun ke depan saya berharap Menpan dan pemerintah berjuang agar kategori 2 ini diangkat sebagai CPNS,” harapnya.
(Dom)
