KedaiPena.Com – Wakil Rektor Institute Perbanas Arus Akbar Silondae mengaku kecewa dengan rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) besutan Sri Mulyani yang ingin memasukan telepon selular atau handphone (HP) dan sepeda dalam kolom Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT PPh 2017.
Arus meminta agar pemerintah dapat menjelaskan secara utuh ke publik perihal alasanya yang ingin mengenakan HP dan sepeda dalam aturan wajib pajak.
“Kenapa harus dikenakan pajak? Ini kan personal properti, bukan tanah. HP ini kan cepat pindah tangan, waktu beli kan juga sudah ada pajak. Jangan karena gara-gara ada smartphone yang mahal langsung mengeluarkan kebijakan tersebut. Jangan spontan,” beber Arus di Jakarta, Minggu (24/9).
Arus pun melanjutkan, dari pada pemerintah sibuk mencari dan menggali potensi pajak yang bisa menumbuhkan ekonomi negara, alangkah baiknya pemerintah dapat melakukanya dengan cara-cara lain. Sebagai contoh, kata Arus, mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan cara mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
“Permudah akses usaha mikro. Siapkan dana untuk usaha mikro, bimbing mereka. Bila kita kan ingat waktu krisis moneter saat korporasi banyak yang bangkrut dan ekonomi menengah juga sulit, maka saat itu usaha-usaha kecil mikrolah yang menjadi tulang punggung,” beber Arus.
Selain itu, kata Arus, pemerintah juga harus bisa mengoptimalkan sektor di industri ekonomi kreatif. Keberadaan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) harus membumi untuk mendorong industri tersebut.
“Jadi masyarakat tahu, ketika dia mempunyai ide kreatif, dia harus kemana daftar dan mendapatkan modalnya. Selama ini rakyat-rakyat kecil kan tidak tahu soal ini kebanyakan masyarakat kelas atas saja yang tahu,” tandas Arus.
Laporan: Muhammad Hafidh
