KedaiPena.Com – Kebocoran gas yang terjadi di proyek pembangunan power plant Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikerjakan PT Sorik Marapi Geothermal Plant (SMGP).
Akibat kejadian ini, lima orang warga Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara meninggal dunia dan puluhan warga harus mendapatkan perawatan insentif.
Merespon hal tersebut, Koalisi Kawali Indonesia Lestari Sumatera Utara melakukan investigasi kasus kebocoran gas proyek PLTP di Sorik Marapi. Ketua Kawali Sumatera Utara, Faizal Rizal mengaku jika pihaknya mendapat informasi dari masyarakat perusahaan bertindak arogansi dan tidak melakukan komunikasi yang intensif .
“Yang pertama itu arogansi perusahaan yang dianggap oleh masyarakat karena izin dikeluarkan oleh pusat, jadi mereka tidak komunikasi intensif kepada masyarakat,” ucap Faizal dalam kegiatan webinar ‘Dampak Kecelakaan Kasus Sorik Merapi & Keberlangsungan Kedaulatan Energi Bersih di Indonesia‘, Rabu (10/2/2021).
Hal itu terbukti, ujar Faizal, ketika tanggal 18 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal telah membentuk tim untuk melihat kinerja dari PT. SMGP. Namun sayangnya, kata dia, pihak Pemkab tidak diizinkan memasuki lokasi.
“Ketika berkunjung ke perusahaan tanggal 18 mereka di tolak dan tidak diberikan masuk ke lokasi, alasannya izin dari pusat jadi kami tidak perlu dengan kalian itu disampaikan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, sebelum kejadian pihak perusahaan hanya memberikan informasi atau komunikasi kepada masyarakat melalui selebaran.
“Diselebaran itu disampaikan pelepasan panas yang akan dilakukan perusahaan akan menimbulkan suara dan akan dilakukan pada tanggal 24, tetapi tanggal 24 tidak jadi dilakukan dan tidak ada pemberitahuan dari perusahaan, mangkannya tanggal 25 datang lah masyarakat ke ladang (sawah, red) untuk bekerja,” jelasnya.
Namun ironinya, beredar pesan melalui aplikasi Whatsapp dari manajemen perusahaan yang memberitahukan bahwa untuk seluruh karyawan off operasi.
Pemberitahuan itu lantaran akan berlangsungnya aktifitas pelepasan gas. Namun perusahaan tidak diberitahu hal tersebut kepada masyarakat.
“Jadi terkesan sengaja, komunikasi yang dilakukan tidak tertib, kemudian terkait dengan safety prosedur itu memang perusahaan tidak sama sekali memperhatikan SOP yang digunakan oleh karyawan nya,” katanya.
Dari kejadian tersebut, kata dia, masyarakat meminta kepada perusahaan agar lebih pro aktif dan memperhatikan para korban yang terdampak.
“Untuk kejadian ini masyarakat itu meminta agar perusahaan lebih pro aktif kepada apa yang mau di programkan, karana sampai saat ini untuk korban yang di rawat intensif di rumah sakit belum dapat biaya kompensasi dari perusahaan dan yang meninggal itu dihargai 175 juta,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
