KedaiPena.com – Harapan besar diletakkan pada perhelatan Pemilu 2024, untuk lebih mengarusutamakan isu lingkungan dan iklim. Karena, salah satu faktor yang memastikan target lingkungan dan iklim, adalah political will dari para partai politik, yang akan disalurkan melalui para wakil rakyat terpilih dan pemimpin negara ini.
Direktur Eksekutif CSIS, Jose Rizal Damuri menyatakan isu lingkungan dan perubahan iklim merupakan isu yang sangat penting.
“Karena itu CSIS mengangkat isu ini, karena ini adalah isu strategic. Kita akan melihat secara lebih mendalam. Dan sudah selama empat tahun terakhir, kami melihat isu lingkungan dan perubahan iklim ini dari berbagai sudut pandang, kritiknya, ekonomi, hubungan internasional dan geopolitik,” kata Jose Rizal, dalam diskusi CSIS di Pakarti Center Jakarta, Kamis (2/11/2023).
Dan sudah selama empat tahun juga, CSIS melakukan penelitian dan survei untuk menilai kebijakan terkait lingkungan dan perubahan iklim.
“Kami melihat persepsi dari masyarakat dan partai politik terhadap isu lingkungan, termasuk studi ekonomi hijau, visi Indonesi 2045, arah kebijakan dan pemetaan dari pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan kebijakan lingkungan dan perubahan iklim ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius.
“Karena kerugian yang ditimbulkan berpotensi mencapai 19 persen dari PDB Indonesia,” ungkapnya lagi.
Ditambah, mayoritas negara dunia pun sudah mulai memberikan perhatian besar dalam memastikan keberlanjutan Bumi melalui langkah sanksi dan imbalan pada kebijakan yang dibuat oleh pelaku usaha di setiap negara.
“Ada beberapa permasalahan terkait kebijakan lingkungan dan iklim Indonesia. Busa dikatakan seperti iceberg (red: gunung es). Di bagian atas, ada permasalahan substansi yang kurang. Di tengahnya, ada arahan politik yang kurang konsisten dan masalah koordinasi. Dan di bagian bawah, ada kurangnya kesadaran, dan ini mengambil porsi yang sangat besar,” kata Jose Rizal.
Sebagai contoh, kebijakan pajak karbon, yang ditegakkan pemerintah. Tapi tidak ada tim atau komite khusus yang menjalankan, tidak ada penugasan kepada BUMN atau swasta untuk menjalankan, dan tidak ada insentif yang khusus bagi konsumen yang menjalankan pajak karbon.
“Yang terlihat kebijakan lingkungan dan iklim ini lebih di tataran policy yang lebih tinggi, tidak benar-benar diimplementasikan,” ujarnya.
Political Support pun dinilai sangat sedikit, karena pada survei tahun 2019, Jose Rizal menyatakan dari 16 partai politik, hanya ada satu partai politik yang memiliki arah kepada lingkungan dan iklim.
“Harapannya, ke depan akan lebih besar political support pada isu lingkungan dan iklim ini. Dan koordinasi baik vertikal dan horizontal dapat lebih baik. Serta, masyarakat akan lebih peduli dan sadar akan pentingnya isu lingkungan iklim ini,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
