KedaiPena.Com- Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (FPD DPR RI) angkat bicara soal permintaan pihak China agar pemerintah Indonesia dapat membiayai pembengkakan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, sebaiknya terkait cost overrun atau pembekakan biaya dapat menjadi tanggung jawab kedua belah dalam hal ini pemerintah dan pihak China sesuai proporsinya.
“Sebaiknya terkait cost overrun (pembekakan biaya) menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai proporsinya,” kata Herman sapaanya, Selasa,(2/8/2022).
Herman menjelaskan, hal ini juga termasuk keseluruhan kebutuhan anggaranya dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang harus segera diaudit.
“Agar transparan dan akuntabel, serta dapat diurai akar masalah terjadi pembangkakan anggaran,” tegas Herman.
Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat ini mengaku tak setuju niat dan rencana dari Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang ingin meminjam 75 persen dari China untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Buat apa pinjaman kalau menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia,”tandas Herman.
