FAKTA yang terjadi di tingkat global harus dapat dikaji dan menjadi perhatian bersama. Terutama masalah Laut China Selatan. Ada upaya China untuk mulai menaklukan seluruh kawasan Asia.
Menyoroti bagaimana ambisi China, nampaknya ada upaya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Sekarang, China bersikeras bahwa hampir semua Laut China Selatan adalah milik mereka. Dan sepertinya sekarang merupakan saatnya membangun ‘Chinese Empire’. Mereka bermimpi semua negara di asia merupakan bawahan mereka.
Vietnam, Filiphina, Malaysia, Indonesia dan juga Jepang tentunya. Dan perlu diingat, Korea sudah menjadi negara bawahan China. Fakta kerjasama dengan memberikan pinjaman langsung ke BUMN tanpa melalui APBN disertai jangka waktu yang lebih panjang bisa saja ini kemungkinan dari salah satu strategi invasi ke Indonesia.
Kemudian masalah serbuan tenaga kerja China ke Indonesia, setidaknya menjadi sinyal langsung bagaimana misi tersebut ingin dijalankan. Walaupun pada kenyataanya bahwa tenaga kerja asing yang berada di Indonesia hanya 0,03 % dari 240 juta jumlah penduduk Indonesia saat ini, tergolong kecil.
Tapi hal ini patut kita waspadai juga, tentunya karena bisa saja lama-lama Indonesia akan menjadi koloni China juga.
Mari sejenak kita lihat baik-baik sejarah keamanan bagaimana China RailWay High-Speed dan Shinkansen milik Jepang. Ini bukan untuk memihak kesalah satu negara, tetapi ini masalah kualitas keamanan (safety) yang menyangkut jiwa dan nyawa.
Siapa yang bakal bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena hanya memikirkan keuntungan semata dengan mengabaikan masalah safety dan sejarah yang ada.
Pada Tanggal 23 Juli 2011, dua kereta api supercepat bertabrakan dan keluar dari rel di Shuangyu (dekat Wenzhou), Zhejiang, China, di jalur KA Ningbo-Taizhou-Wenzhou.
Setidaknya 36 orang tewas dan 192 orang terluka. Lalu bila di bandingkan dengan keamanan Kereta Cepat Shinkansen milik Jepang tidak ada daftar kecelakaan yang berakibat fatal dalam pengoperasian Shinkansen sejak sekitar 40 tahun yang lalu.
Saya bukan anti China, tapi harus diwaspadai bersama tentang situasi global yang terjadi konflik di Laut China Selatan. Pasti ini juga mempengaruhi setiap langkah gerak dan kebijakan China menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di dunia.
Walau mungkin kita juga harus tetap dapat melihat bahwa setiap proyek infrastruktur pasti memiliki tujuan positif ke depannya. Namun bukan berarti hal ini tidak dapat dikritisi dan diwaspadai, ada “hidden agenda” dari sebuah kebijakan.
Kritik juga perlu di sampaikan baik terkait perencanaannya, pendanaannya, urgensinya ataupun teknis pelaksanaannya.
Dalam perspektif konstitusi, mega proyek ini telah mengoyak-oyak aturan perundangan-undangan secara membabi-buta. Konstituasi ditafsirkan secara sempit dan pragmatis. Bagaimana Menteri Negara BUMN menyebut ini murni bisnis, sedangkan dalam prakteknya melibatkan BUMN?
Bukankan kekayaan negara yang ada di BUMN ini bagian dari keuangan negara yang dijamin Undang-undang. Saya rasa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga perlu turun tangan dan ambil.peran dalam menindaklanjuti pro kontra proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
BPK berhak melakukan audit atas proyek yang baru saja di-groundbreaking Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu tersebut. Apalagi, dana BUMN yang dilibatkan dalam proyek tersebut juga tidak sedikit. Kalau memang nantinya hasil audit menyatakan bahwa proyek memang tidak layak, dana BUMN yang ada bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah.
Masih banyak daerah yang butuh pembangunan infrastruktur. Dan faktanya, dana kita kurang, APBN defisit, di sini BUMN bisa diberdayakan.
Oleh Dodi Prasetya Azhari, Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa
