KedaiPena.Com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan akan mengawasi kebijakan penyaluran likuiditas dari bank milik negara atau Himbara yang ditunjuk pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah saat menanggapi kekhawatiran dari banyak pihak terkait kebijakan tersebut.
Salah satu yang mengkhawatirkan kebijakan penyaluran bantuan likuiditas dari himbara tersebut ialah Begawan Ekonomi Rizal Ramli. RR begitu ia disapa menilai strategi tersebut salah dan akan memicu masalah baru yang lebih besar.
“Kita awasi terus agar tidak terjadi moral hazard,” kata Najib sapaanya saat berbincang, Selasa, (21/7/2020).
Najib melanjutkan, bahwa DPR RI akan mengawasi kebijakan tersebut sesuai dengan tupoksi dan tugas parlemen.
“Kita mengawasi sesuai dengan tupoksi kita,” ungkap Legislator asal Jawa Barat ini.
Saat ditanya terkait perkembangan kebijakan tersebut, Najib mengakui, belum mengetahui secara detail update.
“Saya belum melihat perkembangan terkini, sementara ini masih stabil,” tandas Najib.
Sebelumnya, Begawan Ekonomi Rizal Ramli mengaku khawatir dengan penunjukan para bank milik negara atau Himbara oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan likuiditas.
RR begitu Rizal Ramli disapa menilai, strategi tersebut salah dan malah bisa memicu masalah baru yang lebih besar.
“Dikasih ke bank-bank pemerintah, Himbara, 30 triliun dengan harapan bank Himbara ini bisa jadi payung yang melindungi bank-bank kecil yang bermasalah, bank buku 1, 2, 3. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, strategi ini sangat sangat berbahaya. Bank bagus digondoli bank bermasalah, nasabahnya kabur malah,” kata RR.
Laporan: Muhammad Hafidh
