KedaiPena.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dalam perkara operasi tangkap tangan (OTT) terkait pelaksanaan kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT Humpuss Transportasi Kimia.
Ketiganya itu adalah Anggota DPR Komisi VI Bowo Sidik Pangarso, Indung dari pihak swasta PT Inersia sebagai dan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasty.
KPK mengamankan uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta. Pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu dimasukkan ke dalam amplop-amplop pada 84 kardus.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi tidak yakin korupsi Bowo untuk pileg. Tapi untuk pemilu yang lebih besar, yakni pilpres.
“Rasa-rasanya ini untuk pilpres. Sebab, uang yang dimasukin ke amplop besar. Melebihi uang yang dibutuhkan untuk serangan fajar di dapil,” kata Juru Bicara Presiden era Presiden Gus Dur.
KPK, sambung dia saat ditemui KedaiPena.Com di Tebet, Jumat (29/3/2019), harus terbuka untuk masalah ini.
“Intinya jangan hanya bicara di permukaan. Kasus ini mengancam demokrasi Indonesia. Karena merupakan hulu dari praktik serupa yang akan terjadi ketika si calon menjabat, baik di eksekutif maupun legislatif,” lanjut Adhie.
Ia pun menambahkan, KPK harus bekerjasama dengan Bawaslu untuk memantau, mengawasi dan memberikan peringatan kepada semua tim kampanye, baik Prabowo ataupun Jokowi.
“Karena saya percaya di semua daerah ada yang semacam ini,” tegas Adhie.
Kasus korupsi politisi Golkar ini juga membuktikan bahwa dana pemilu itu bisa berasal dari APBD, APBN maupun BUMN.
Dugaan praktek penyalahgunaan anggaran negara dipakai untuk memenangkan salah satu calon memang bukan hal yang asing. Di APBN, sambung Adhie, baru saja terungkap praktek korupsi jual beli jabatan Kementerian Agama.
“Jaringan Kemenag dipakai untuk pemenangan PPP. Sementara PPP berupaya memenangkan Jokowi lagu. Lalu kasus Apel Kebangsaan di Jawa Tengah, yang menhabiskan APBD Rp18 miliar, kan arahnya juga jelas memenangkan salah satu calon,” sambung dia.
Adhie melanjutkan, untuk mencegah hal-hal serupa, KPK harus menyelidiki instansi pemerintah yang dipimpin oleh orang-orang parpol.
“Seperti kejaksaan yang dekat dengan Nasdem (Prasetio), KemenkumHAM yan dipimpin politisi PDIP (Yassona Laoli), Kemenaker yang dipimpin politisi PKB (Hanif Dhakiri), dan lainnya,” tandas dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
