KedaiPena.Com- Komisi XI DPR RI meminta pemerintah menyiapkan mitigasi risiko tepat terkait usulan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) soal skema Kredit Pemilikan Rumah atau KPR baru melalui dana abadi.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menanggapi langkah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang mengusulkan skema KPR melalui dana abadi.
“Penting juga agar pemerintah menyiapkan mitigasi risiko yang tepat,” kata Puteri sapaanya, di Jakarta, Jumat,(3/5/2024).
Puteri menilai, mitigasi risiko yang tepat diperlukan guna mencegah timbulnya fraud dalam pengelolaan investasi dari dana abadi tersebut.
“Instrumen investasi yang dipilih harus dipastikan aman dengan tingkat risiko yang terukur,” papar Puteri.
Politikus muda Partai Golkar ini berharap pemerintah dapat
menyusun rencana pengelolaan investasi yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Oleh sebab itu, Puteri memastikan, Komisi XI DPR RI bakal mendalami terlebih dahulu bersama BTN dan Kementerian Keuangan terkait skema baru KPR dengan dana abadi ini.
“Saya kira skema ini patut dikaji dan dipersiapkan secara matang. Karena memang kita butuh terobosan dalam pembiayaan perumahan,” jelas Puteri.
Menurut Puteri, terobosan diperlukan agar dapat meningkatkan penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan generasi milenial.
“Sekaligus, mengatasi backlog rumah yang saat ini masih 9,9 juta unit atau sekitar 13,56 persen,” beber Puteri.
Puteri ingin pemerintah juga dapat menghitung kebutuhan anggaran untuk penggunaan dana abadi secara kredibel.
Sehingga, kata Puteri, potensi imbal hasil dan jumlah rumah yang dapat terjangkau melalui skema ini terhitung jelas.
“Termasuk berapa efisiensi anggaran yang dihasilkan dengan skema ini agar bisa mengurangi beban APBN,” tandas Puteri.
Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengusulkan skema Kredit Pemilikan Rumah atau KPR Baru melalui dana abadi.
Usulan program ini menguat seiring dengan target yang dicanangkan Prabowo-Gibran untuk membangun 3 juta unit rumah dalam 5 tahun.
Direktur Utama BTN Nixon Napitulu mengatakan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) perlu diubah menjadi dana abadi.
Hal itu untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini [skema] sudah dibahas dengan pemerintah, kombinasi antara FLPP, yaitu kalau pemerintah dalam tiap tahun kasih FLPP sekitar Rp19 triliun—25 triliun, dengan uang yang sama dijadikan dana abadi,” katanya dalam Paparan Kinerja Kuartal I/2024, Kamis (25/4/2024).
Laporan: Hafid
