KedaiPena.com – Pengesahan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan memiliki sensitivitas yang tinggi. Pasalnya, jika pengampunan pajak ini dilakukan dengan keliru, maka akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.
Begitu kata Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sebuah chanel di Youtube berjudul  #SBYTourDeJava “Demokrat Peduli & Serap Aspirasi”. Video ini diunggah pada Senin (14/3) oleh Suara Demokrat.
Dalam video itu, SBY memberikan sejumlah catatan kritis terhadap tax amnesty sebelum benar-benar diberlakukan. Catatan pertama mengenai keuntungan ekonomi atas Pemberlakuan pengampunan pajak. Dalam hal ini, SBY mempertanyakan kebenaran pemasukan triliunan rupiah yang digadang-gadang pemerintah jika berhasil menerapkan tax amnesty.
“Pertama apa economic benefitnya? Benarkah ratusan triliun rupiah akan masuk? Jangan sampai yang terjadi kemudian hanya kegaduhan dan tiba-tiba jadi pepesan kosong, manfaat perekonomian kita kosong,” jabarnya.
SBY juga meminta azas social justice dijunjung tinggi oleh pemerintah. Artinya, harus ada sanksi yang diberikan kepada pihak yang terampuni pajkanya, meski sanksi itu bukan secara pidana.
“Nanti setelah (terampuni pajak) melapor lalu bagaimana? Apakah sudah begitu saja atau ada penalti atau ada unsur punishment? Ini unsur justice harus ada!” seru presiden keenam RI itu dalam video berdurasi 30 menit 53 detik itu.
Selanjutnya adalah unsur governance. SBY menekankan ada lembaga yang secara khusus mengurusi masalah tax amnesty. Sehingga, pemasukan dan penggunaan dana dari hasil tax amnesty bisa maksimal diperuntukkan kepada rakyat, tanpa dikongkalikong pihak tertentu.
“Governance-nya harus baik. Pastikan akuntabel siapa yang memprosesnya. Jangan ada kongkalikong!” tandas SBY yang duduk membelakangi Candi Prambanan.
Dalam video ini, SBY tidak sendiri. ia ditemani oleh Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dan Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo.
Ini link lengkap perbincangan SBY tersebut:
(oskar/veb)
