KedaiPena.Com- Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menilai mekanisme Carbon Capture and Storage(CCS) yang ditanya cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kepada Mahfud MD dalam debat Pilpres 2024 merupakan siasat negara maju untuk lari dari tanggung jawab.
Arjuna sapaanya memandang, dari pada mengubah gaya hidup agar lebih ramah lingkungan alangkah lebih menawarkan uang kepada negara berkembang untuk membangun Carbon Capture and Storage atau CSS.
“Jangan sampai pembangunan CSS semangat disuarakan karena lebih melihat besaran bantuan dana yang akan didapat. Di lain sisi tidak ada komitmen menghentikan kerusakan hutan dan lingkungan”, jelas Arjuna dalam keterangan tertulis, Senin,(25/12/2023).
Arjuna menilai ada indikasi program Carbon Capture and Storage (CCS) digalakkan untuk melegitimasi agar praktek pembabatan hutan semakin masif dilakukan.
Apalagi, kata dia, Pemerintah Indonesia telah meneken MoU dengan ExxonMobil yang mencakup investasi 15 miliar dolar AS dalam industri bebas emisi CO2.
“Jangan sampai CSS jadi sekedar proyek. Namun tidak ada komitmen untuk melindungi alam dan kelestarian lingkungan”, tambah Arjuna
Arjuna juga menyoroti proyek CCS rentan menumbuhsuburkan korupsi. Pasalmya, potensi korupsi dari CSS bisa terjadi sejak proses sisi hulu penyedia CCS seperti teknologi penangkap karbon.
Arjuna melanjutkan, terdapat biaya penyimpanan CO2, biaya injeksi, maupun carbon credit. Arjuna mengatakan, hal ini termasuk sektor transportasi seperti saluran pipa, kereta api, truk atau kapal laut yang berujung pada kontrak proyek bernilai besar.
“Proyek CSS ini, terutama dalam pemberian lisensi, konsesi dan audit harus dilakukan secara transparan. Jika tidak akan menciptakan bisnis kroni, perburuan rente, jadi ladang korupsi baru”, ungkap Arjuna.
Untuk itu, Arjuna meminta para calon pemimpin Indonesia ke depan tidak hanya berbicara soal proyek Carbon Capture and Storage (CCS) saja namun juga harus ada komitmen yang kuat untuk menghentikan pembabatan hutan yang semakin masif.
Salah satu proyek yang merusak hutan adalah Food Estate yang berada dibawah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Sosok ini kini menjadi calon Presiden nomor urut 2.
Berdasarkan Rencana Operasional Food Estate yang diterbitkan oleh KLHK (2020), luas alokasi Food Estate di empat provinsi sebesar 3,69 juta hektare, hampir melebihi luas Provinsi Jawa Barat. Luas hutan alam yang berisiko hilang atau terdampak food estate hampir tiga kali luas Bali. Rinciannya, 582.000 hektar gambut lindung dan 838.000 hektar budidaya.
“Teknologi CSS tidak akan efektif selama masih terjadi pembabatan hutan secara masif seperti program food estate. Jangan hanya mengambil keuntungan dari nilai proyeknya saja namun tidak ada komitmen menjaga kelestarian hutan”, tandas Arjuna.
Laporan: Muhammad Lutfi
