Artikel Ini Ditulis Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara, Sugiyanto (SGY)
SAAT ini Pilkada DKI Jakarta menjadi salah satu kontestasi politik paling menarik di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) untuk berlaga di pemilihan gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta.
Adapun ketiga paslon tersebut adalah: Paslon Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK) – Suswono; Paslon Nomor Urut 2, Dharma Pongrekun – Kun Wardana; dan Paslon Nomor Urut 3, Pramono Anung – Rano Karno.
Di tengah kontestasi ini, saya coba sampaikan satu gagasan menarik yang kemungkinan bisa menjadi penentu kemenangan salah satu paslon: Program Bantuan Kesejahteraan Rp 500.000 per Kartu Keluarga (KK) untuk seluruh warga Jakarta.
Meskipun program ini terdengar seperti janji yang sulit diwujudkan atau “asbun” (asal bunyi), secara logis, dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tepat, program ini bisa menjadi sangat realistis. Paslon yang menawarkan program ini berpotensi memenangkan Pilkada dengan kemungkinan hingga 99 persen.
Logika Program: Mengapa Program Ini Bisa Menentukan Kemenangan?
Program bantuan kesejahteraan ini langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu kesejahteraan ekonomi. Setiap KK di DKI Jakarta akan menerima Rp 500.000 setiap bulan. Dampak dari program ini akan dirasakan langsung oleh warga, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi menengah ke bawah.
Paslon yang menawarkan program ini akan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang menginginkan peningkatan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Dalam konteks politik elektoral, janji bantuan langsung seperti ini selalu menjadi magnet besar bagi suara pemilih, terutama di wilayah urban seperti Jakarta yang memiliki kesenjangan ekonomi yang tinggi.
Hitungan Logis: Berapa Anggaran yang Dibutuhkan?
Program ini memang membutuhkan anggaran yang besar, namun dengan manajemen yang tepat, masih dalam batas yang bisa dicapai oleh APBD DKI Jakarta. Berdasarkan data, berikut adalah estimasi kebutuhan anggarannya.
DKI Jakarta memiliki 267 kelurahan, 2.741 RW, dan 30.470 RT. Setiap RT rata-rata memiliki sekitar 50 KK, sehingga total KK di DKI Jakarta diperkirakan mencapai 1.523.500 KK.
Jika setiap KK menerima Rp 500.000 per bulan, maka total bantuan yang dikeluarkan setiap bulan mencapai Rp 761.750.000.000. Dalam satu tahun (12 bulan), total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 9,141 triliun.
Sumber Dana: Bagaimana Menyediakan Anggaran Rp 9,141 Triliun?
Meskipun angka Rp 9,141 triliun terdengar besar, anggaran sebesar ini bisa diakomodasi dengan realokasi dan pengelolaan yang tepat dari APBD DKI Jakarta. Anggaran DKI Jakarta dalam satu tahun bisa mencapai Rp 80 hingga 90 triliun, yang merupakan salah satu anggaran daerah terbesar di Indonesia.
Dengan komitmen untuk memangkas pemborosan dan fokus pada program kesejahteraan masyarakat, angka Rp 9,141 triliun dapat dicapai. Sebagian anggaran dari program-program yang kurang efektif bisa dialihkan untuk mendanai program kesejahteraan ini, di samping potensi peningkatan pendapatan daerah dari sektor lain.
Setidaknya terdapat 5 (lima) langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan program ini antara lain sebagai berikut.
Langkah pertama, relokasi anggaran. Pemotongan anggaran dari pos-pos yang tidak produktif atau tidak prioritas, seperti belanja perjalanan dinas, pengadaan barang-barang mewah, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak, dapat menjadi salah satu sumber dana.
Langkah kedua, optimalisasi Pendapatan asli daerah (PAD). Pemprov DKI dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, terutama dari pajak properti, hotel, restoran, dan sektor hiburan. Langkah ini harus didukung oleh sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien.
Langkah ketiga, kerjasama dengan pihak swasta (Public-Private Partnership). Beberapa proyek infrastruktur bisa dilakukan melalui kerja sama dengan sektor swasta, yang memungkinkan APBD difokuskan pada program kesejahteraan. Ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah.
Langkah keempat, penekanan biaya oprasional pemerintahan. Efisiensi dalam penggunaan energi, kendaraan dinas, serta digitalisasi layanan publik dapat membantu mengurangi beban operasional dan mengalokasikan dana untuk program kesejahteraan.
Langkah kelima, dukungan dari pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta dapat mengajukan bantuan tambahan dari pemerintah pusat atau lembaga keuangan untuk mendanai program-program kesejahteraan yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
Melalui kombinasi langkah-langkah tersebut anggaran sebesar Rp 9,141 triliun dapat dicapai tanpa menimbulkan defisit besar pada APBD, sehingga program kesejahteraan Rp 500.000 per KK dapat dijalankan dengan sukses.
Mengapa Program Ini Realistis?
Kunci utama keberhasilan program ini adalah kemauan politik yang kuat. Seperti pepatah mengatakan, “Dimana ada kemauan, di situ ada jalan.”
Dengan komitmen untuk menyejahterakan warga, anggaran sebesar Rp 9,141 triliun dapat dicapai melalui berbagai langkah efisiensi dan inovasi anggaran.
Selain itu, program ini secara ekonomi sangat mungkin memberikan dampak positif yang signifikan. Masyarakat yang lebih sejahtera cenderung memiliki daya beli yang lebih baik, sehingga roda perekonomian Jakarta dapat bergerak lebih cepat.
Dalam jangka panjang, program ini tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi juga bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi lainnya.
Program Bantuan Kesejahteraan Rp 500.000 per KK bukan sekedar janji populis, tetapi dapat menjadi program nyata yang mengubah kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Pasangan calon yang berani mengusulkan dan merealisasikan program ini hampir pasti akan memenangkan hati warga Jakarta, dengan peluang kemenangan hingga 99 persen.
Program ini, jika direncanakan dan dikelola dengan baik, dapat menjadi solusi bagi banyak masalah sosial-ekonomi yang dihadapi warga Jakarta saat ini.
(***)
