KedaiPena.com – Mundurnya Softbank dari jajaran investor pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menyiratkan ketidaksiapan pemerintah dalam menata sistem pembiayaan. Dampaknya, pembangunan yang terlihat dipaksakan dalam masa pemulihan ekonomi ini berpotensi akan memberatkan APBN dalam jangka panjang.
Direktur Institute for Democratic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menyatakan keraguan atas klaim pemerintah terkait banyaknya investor yang tertarik pada pembangunan IKN sudah sejak awal mengemuka.
“Mundurnya softbank ini membenarkan keraguan banyak pihak bahwa janji-janji investasi ke IKN ini lebih banyak basa-basi politik kepada pemerintah. Sekedar menjaga hubungan baik sekaligus memelihara kepentingan investasi mereka yang sudah ada. Ketika proyek IKN mulai dijalankan, mereka mundur teratur,” kata Yusuf saat dihubungi, Rabu (16/3/2022).
Ia menyatakan upaya menarik sumber daya global dalam jumlah masif ke kota baru adalah mustahil tanpa sejarah komersial kawasan yang panjang, visi keunggulan kota dan arah pengembangan kota yang fokus, kawasan industri dan perdagangan bebas, keberadaan hub transportasi yang besar, serta konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.
“Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi IKN, nyaris tidak memiliki daya tarik untuk menarik masuk sumber daya global, kecuali bisnis pertambangan dan kehutanan. Dengan penduduk tidak sampai 200 ribu jiwa dan kontribusi terhadap PDB nasional sangat kecil, tidak sampai 0,1 persen, proyek IKN di Kab. PPU berpotensi besar sepenuhnya hanya akan menggantungkan diri pada pembiayaan publik, dari pemerintah dan atau BUMN, dan akan menjadi beban APBN dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk membangun sebuah kota baru di tanah yang kosong. Tidak bisa hanya dalam hitungan 1 hingga 2 tahun saja. Paling tidak, membutuhkan waktu di atas 20 tahun.
“Tidak mudah juga untuk menarik penduduk untuk masuk dan menetap di IKN. Sebagai misal, Batam dibangun sejak 1970, dari lahan kosong, sekarang setelah 50 tahun tidak mampu menyaingi Singapura. Populasinya hanya 1,2 juta, padahal puluhan tahun Batam menikmati berbagai fasilitas investasi dan kemudahan ekspor-impor,” ujarnya lagi.
Yusuf menegaskan sejak awal proyek IKN di tengah pandemi ini sangat tidak layak, keuangan negara sedang defisit sangat besar, utang pemerintah sdh sangat tinggi, kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan dan pemulihan pasca pandemi sangat tinggi.
“Sangat banyak program prioritas yang jauh lebih layak dikerjakan pemerintah saat ini. Pemindahan IKN saat ini harus dibatalkan dan diserahkan ke pemerintahan selanjutnya. Kami menyarankan sebaiknya paling cepat dibahas lagi oleh pemerintahan hasil pemilu 2024,” pungkasnya.
Laporan: Natasha
