KedaiPena.Com– Kalangan buruh meminta jaminan kepada pemerintah agar dana yang dikumpulkan dalam program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan memotong gaji karyawan swasta tak dikorupsi.
Para buruh menagih kepastian pemerintah melalui aksi unjuk rasa yang digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
“Kalau dia dikelola oleh pemerintah padahal uangnya rakyat, pertanyaannya ada jaminan enggak bakal dikorupsi,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Bukan tanpa alasan, Said menegaskan, kalangan buruh menagih komitmen pemerintah. Pasalnya, kata Said, para buruh berkaca dari serangkaian kasus korupsi dengan mekanisme pengumpulan uang rakyat melalui pemotongan gaji.
“Asabri dikorupsi besar-besaran, Taspen korupsi besar-besaran, itu dikelola oleh pemerintah oleh para menteri yang bertanggung jawab, Buktinya di korupsi,” jelas Said.
Said menekankan, para masyarakat sipil terkhusu buruh tidak rela jika uang rakyat dikorupsi kembali melalui program Tapera. Said kembali meminta pemerintahan era Presiden Jokowi untuk membatalkan PP nomor tahun 21 tentang Tapera.
“Nanti ajalah pemerintahan baru yang mikirin,” tegas Said.
Meski demikian, Said menekankan, pemerintahan baru harus dapat memastikan sejumlah hal guna merealisasikan program Tapera ini. Pertama ialah, setiap peserta Tapera yang pensiun harus mendapatkan rumah.
“Kedua pemerintah harus menyiapkan anggaran katanya kalau ada sudah ada anggaran Rp 20 triliun per tahun itu bisa bikin 1 juta rumah,” pungkas Said.
Laporan: Tim Kedai Pena
