KedaiPena.Com – Polemik kursi wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang memutuskan diri untuk maju sebagai calon wakil presiden semakin memanas.
Setelah, nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik masuk radar, kini keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo disebut-sebut akan mengantikan Sandiaga Uno.
KedaiPena.Com mencoba mengkonfirmasi kepada Sara panggilan karibnya perihal kabar tersebut. Melalui pesan singkat, Sara membenarkan bahwa namanya kini memang masuk radar Partai Gerindra sebagai Wagub DKI untuk mengantikan Sandiaga Uno.
“Yang menginisiatifkan itu rupanya masyarakat dan teman-teman di sayap partai. Minggu lalu tiba-tiba jadi viral mungkin juga karena semangat dari teman – teman,” ujar Sara, Rabu (26/9/2018).
Sara secara pribadi sangat mengapresiasi dan merasa terhormat atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
“Karena ini bukan hal yang ringan (menjabat sebagai wagub DKI),” tegas anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Meski demikian, Sara secara pribadi mengaku tidak berambisi pada jabatan wagub DKI. Namun, bila mandat dan amanat itu datang kepada dirinya, maka tanpa ragu Sara siap menjadi pelayan rakyat Jakarta.
“Tentunya kalau jabatan itu adalah amanah dan mandat yang datang maka saya harus siap untuk menjadi pelayan rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat di level yang berbeda,” tegas Sara.
Kesiapan Sara tersebut didasari oleh komitmen dirinya untuk memperjuangkan nasib dan masa depan bangsa, utamanya soal kesejahteraan rakyat.
“Saya dulu maju dengan tekad dan komitmen jelas untuk memperjuangkan nasib masa depan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Jadi mau diberikan amanah dan mandat dimanapun tentu harus siap,” tegas Sara.
Terkait dengan masih adanya polemik antara Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal posisi kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sara menjawab bahwa baik gerindra dan PKS mempunyai hak yang sama.
“Ya kedua partai pengusung (PKS dan Gerindra) punya hak kok untuk itu,” pungkas Sara.
PKS Enggan Lepas Posisi Wagub DKI
PKS sebagai partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di pilkada DKI bersama Gerindra, enggan melepaskan posisi wagub ke tangan Gerindra.
Kengganan tersebut dapat terlihat dari lawatan rombongan fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ke rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Bahkan dalam lawatan tersebut rombongan fraksi PKS di DPRD DKI mendapat hadiah buku kebijakan yang pernah dibuat eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada cawagub DKI dari PKS, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Lawatan yang dilakukan guna melobi politikus PDIP tersebut nampaknya berhasil.
“(Tadi) mendapat hadiah buku kebijakan Ahok kepada saya, terus saya serahkan kepada cawagub dong. Disuruh baca ini ada yang bagus. Buku ini bagus supaya kalau cawagub kan nanti di eksekutif kan supaya mempelajari itu dari penguasa-penguasa sebelumnya,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi.
Dalam perebutan kursi DKI-2, PKS sudah mantap mencalonkan dua nama, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Suhaimi berharap Gerindra sebagai partai pengusung mau ikut mengusulkan nama dari PKS.
Taufik Belum Menyerah
DPD Gerindra DKI mengaku siap berkonsultasi kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto soal usul M Taufik jadi Wagub DKI. Saat ini Gerindra DKI sedang menunggu waktu luang untuk bertemu dengan Prabowo. Nama Taufik sendiri memang disebut-sebut siap mengantikan Sandiaga Uno.
“Kita sudah selesai rapim hari Jumat kemarin. Terus kita mau konsultasi ke DPP sekaligus minta persetujuan Ketua Umum (Prabowo). Rencananya Rabu (26 September). Karena jadwalnya padat sekali, belum dapat jadwal terus,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra Jakarta, Syarif, saat dimintai konfirmasi.
Syarif menjelaskan pihaknya sedang menjalankan mekanisme partai terkait usulan pencalonan M Taufik. Dia bilang Gerindra punya aturan yang tak bisa ditabrak.
“Gerindra punya AD/ART. Keputusan itu tradisi dalam AD/ART, diputuskan dalam forum resmi secara berjenjang,” ucap Syarif.
Dia memaparkan mekanisme itu sudah dilakukan sejak pencalonan Sandiaga Uno saat diusulkan DPD jadi cagub DKI 2017. Untuk posisi wagub DKI, kata Syarif, urutannya yakni melakukan rapim di DPD, kemudian diserahkan ke DPP hingga diputuskan oleh Ketua Umum.
“Jadi kita serahkan hasil rapim ke DPP, nanti dibahas, nanti berembuk, nanti difinalisasi satu nama atau menerima namanya dari PKS,” kata Syarif.
Laporan: Muhammad Hafidh
