KedaiPena.Com- Debat panas antara Bupati Meranti, Kepulau Riau Muhammad Adil dengan pejabat teras Kementerian Keuangan terkait skema dana bagi hasil minyak dan gas (gas) memantik beragam pendapat dari sejumlah kalangan.
Pemerhati Sosial Politik, Uchok Sky Khadafi menilai, sikap bupati Meranti tersebut merupakan akumulasi atas sikap pemerintah pusat selama ini yang abai akan kesejahteraan daerah.
“Bisa jadi apa yang dilakukan Bupati Meranti sebenarnya terjadi juga di daerah-daerah lain. Ini semacam fenomena puncak gunung es di mana kekuasaan masih bersifat sentralistik meskipun di atas kertas desentralisasi didesign sebagai resep untuk pemerataan pembangunan. Istilahnya distribusi kekuasaan tidak terimplementasikan dengan baik,” ucap Uchok kepada wartawan, Selasa,(13/12/2022).
Uchok mengaku khawatir dibalik peristiwa tersebut akan menimbulkan riak yang cukup serius ke depannya.
“Potensi disintegrasi cukup kuat jika pusat abai terhadap kesejahteraan daerah. Ibarat bara api dalam sekam ini namanya,” tandasnya.
Oleh karenanya, Uchok mengingatkan agar pemerintah pusat mereview ulang kebijakan atau skema dana bagi hasil migas ke daerah penghasil migas.
“Harus di review ulang skema dana bagi hasilnya jangan lagi porsi untuk pusat lebih besar ketimbang daerah misalnya. Dan harus transparan,” tandasnya.
Diketahui, Bupati Kabupaten Meranti Kepulauan Riau, Muhammad Adil berseteru dengan pejabat teras Kemenkeu. Adil dalam satu momen acara menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan.
Tak hanya itu, Adil juga menyinggung soal bergabung ke Malaysia dan rakyat angkat senjata.
Alasan eks Politikus PKB itu mengatakan hal kontroversial tersebut lantaran Kemenkeu telah dianggap mengeruk keuntungan dana bagi hasil atau DBH eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti.
Laporan: Tim Kedai Pena
