KedaiPena.Com – Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai BUMN akan tersandera dan terhambat perkembangannya lantaran dipolitisasi dengan cara bagi-bagi kursi para penguasa.
Hal ini menangapi banyaknya kursi komisaris dan direksi BUMN diisi politisi yang sebelumnya banyak diduduki kalangan profesional. Munculnya fenomena ini tak dapat dipungkiri sebagai upaya bagi-bagi kursi.
“Kerugiannya kemungkinan besar tidak akan ada meritokrasi di BUMN. Artinya tidak sesuai dengan keahliannya, sehingga BUMN jadi tersandera dan dipolitisasi,” ucapnya saat dihubungi, Selasa, (19/11/2019).
Menurut Hendri hal ini juga menjadi keuntungan bagi pemerintah sebagai pemenang pemilu 2019 untuk mengontrol BUMN agar langkahnya sejalan dengan visi misi pemerintah juga presiden Jokowi.
“Keuntungannya pemerintah dan pemenang pemilu bisa mengontrol BUMN sesuai visi misinya. jadi akan sejalan,” tegasnya.
Hendri menegaskan secara sebaiknya para politisi yang diutus mengisi kursi di BUMN lebih baik berada di kursi komisaris saja. Sehingga dewan direksi tetap diisi oleh profesional.
“Kalaupun diisi millenial tentunya harus millenial yang mampu. Hanya saja pasti BUMN punya budaya yang beda dengan swasta lainnya,” ungkapnya.
“Saran saya serahkan saja pada profesional jangan dijadikan lahan politik, kalaupun dipaksa jadi lahan berbagi politik menjadi komisaris sudah tepat,” saran dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
