KedaiPena.Com – Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta mengaku geram dengan kebiasaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan yang masih melakukan kebijakan impor sejumlah komoditas hingga saat ini.
Pernyataan Nyoman sendiri ditujukan ke sejumlah BUMN seperti Bulog, PT Garam, Pertani, Perikanan serta 13 BUMN sektor pangan lainya.
“Indonesia dianugerahi tanah yang subur, tapi sayang sekali budaya impor telah menjauhkan cita-cita negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan,” ujar Politisi PDIP tersebut, Kamis, (6/2/2020).
Nyoman mengatakan para BUMN tersebut lebih memilih jalan pintas dengan memilih skema impor ketimbang memperbaiki kondisi yang dialami para peternak. Nyoman mencontohkan seperti persoalan sapi.
“Sapi lokal dibeli dengan harga yang lebih murah daripada sapi impor, sehingga membuat para peternak kita mengalami kerugian dan memilih alih profesi,” tandasnya
Tak hanya soal sapi, lanjut Nyoman, komoditas garam pun bernasib sama seperti sapi.
Di mana saat ini, ungkapnya lagi, para petambak garam berkurang karena garam impor masuk hingga ke konsumsi rumah tangga dengan berbagai alasan termasuk alasan garam lokal kandungan yodiumnnya rendah.
“Kan teknologi begitu maju kalau yodiumnnya rendah, lakukan dong proses tekhnologi itu, bukan malah impor, aneh punya laut dan garis pantai paling panjang nomor dua di dunia malah import garam,” sindir Nyoman.
Adapun untuk urusan beras, Nyoman mewanti-wanti agar Badan Urusan Logistik (Bulog) dibawah kepemimpinan Budi Waseso tidak lagi menggunakan opsi impor saat menutupi kekurangan pasokan beras. Maksimalkan serapan beras di tingkat petani.
“Kepada Bulog secara khusus saya minta tidak import beras lagi, impor beras bukan saja merugikan petani tapi juga menyakiti petani,” tegasnya.
Menurutnya, kerja keras para petani mestinya diapresiasi oleh negara dalam bentuk kebijakan bahwa negara akan memprioritaskan hasil dari petani ketimbang impor.
“Mereka yang berjuang mempertahankan kebutuhan strategis bertahan dengan hujan dan terik matahari, harusnya mereka disubsidi bukan malah dimusuhi oleh negara sendiri dengan impor beras,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
