KedaiPena.Com – Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Satyo Purwanto menilai KPK dapat memanggil mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait kebijakan impor ugal-ugalan yang dilakukan di periode sebelumnya.
Pernyataan Satyo begitu ia disapa didasari oleh keputusan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan membuang stok beras yang mutunya berkurang sebanyak 20 ribu ton beras.
Beras yang dibuang merupakan 1% dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang menumpuk di gudang Bulog sekitar 2,3 juta ton. Cadangan beras tersebut berasal dari impor 2018 sekitar 900 ribu ton dan sisanya dari stok dalam negeri.
“Karena ada kerugian negara yang tidak sedikit tentunya mereka (KPK)bisa inisiatif memanggil Enggar,” ujar dia kepada KedaiPena.com, Minggu, (8/12/2019).
Satyo menambahkan dibuangnya stok beras sebanyak 20 ribu ton oleh Bulog memang diakibatkan dari kebijakan impor yang salah.
“Dulu ketika Mendag ngotot impor beras yang totalnya 1,5 jt ton padahal impor tersebut dilakukan ketika produksi beras petani surplus,” ungkap Satyo.
Jokowi Turun Tangan
Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar dilakukan koordinasi yang lebih baik antara program dengan apa yang harus direalisasikan.
“Contoh ini kan dampak akibat dari program bansos berubah jadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Tahun 2017 itu ada program BPNT awal, kita harus menyiapkan Bulog untuk BPNT awal, kita sudah dorong ke wilayah-wilayah. Ternyata dibatalkan BPNT itu, padahal itu barang sudah sampai ke daerah-daerah yang akan menerima BPNT. Jelas ya. Nah, kita enggak bisa tarik balik karena sudah dipaket 5 (lima) kiloan, ya kan,” kata Kepala Bulog Budi Waseso atau biasa disapa Buwas beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan akibat perubahan kebijakan itu banyak beras Bulog tak terserap ke masyarakat. Ini karena Bulog bukan pihak utama penyedia beras dalam program BPNT.
“Akhirnya turun, turun, turun karena itu 2017, sekarang 2000 berapa, 19 kan. Sudah 2 tahun, turun mutunya,” sambung Ka Bulog.
Buwas mengusulkan agar tunjangan beras untuk ASN, TNI, Polri itu juga kembali kepada natura atau produk jadi. Ia menjanjikan kepada pemerintah bahwa beras Bulog itu bagus.
“Dengan bukti kenapa sekarang yang 20.000 ton itu harus, istilahnya di-disposal. Harus kita segera selesaikan kalau ndak ini akan meracuni kepada beras yang lain. Gitu, supaya tidak lagi merembes ke mana-mana,” kata Buwas.
Laporan: Muhammad Lutfi
