KedaiPena.Com – Dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar dialog kemerdekaan yang bertemakan ‘Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju’.
Benny Rhamdani selaku Kepala BP2MI mengharapkan dialog kemerdekaan tersebut tidak hanya dinamik dan dialektik. Akan tetapi bagaimana menciptakan keberpihakan demi memerdekakan PMI.
“Mudah-mudahan diskusi nanti tidak sekedar dinamik dan dialetik tapi juga sedikit membuat kontraksi, bagaimana kita memiliki keberpihakan untuk memerdekakan PMI,” ucap Benny saat memberikan sambutan dalam kegiatan dialog kemerdekaan, Minggu (16/08/2020).
Menurutnya, jika kita tidak memiliki keberpihakan dalam niat baik untuk memerdekakan PMI, maka tidak patut dan layak serta tidak sesuai dengan tema pada kegiatan dialog kemerdekaan tersebut.
“Sangat tidak patut dan layak kita hadir di tempat ini, bahkan besok memperingati hari kemerdekaan yang ke-75, tapi jika kita harus memiliki keberpihakan dan niat baik untuk memerdekakan PMI,” tambah Brani, sapaannya.
Selain itu, ia pun menginginkan membangun kesadaran ideologis agar tidak terjadi kembali eksploitasi dan perbudakan modern, yang melibatkan sindikat-sindikat pengiriman pekerja ilegal sehingga apa yang di harapan PMI dibajak sebelum tiba di negara tujuan.
“Kita ingin membangun kesadaran ideologis untuk tidak lagi terjadi eksploitasi dan perbudakan modern, kita tahu persis bagaimana sindikat pengiriman ilegal sehingga hari ini menjadi kekuatan yang seolah-olah tidak bisa disentuh,” sambung dia.
“Kita juga tahu persis bagaimana cita-cita dan mimpi PMI dibajak sebelum mereka berada di negara penempatan dengan kejahatan praktek ijon dan rente,” sambungnya.
Tidak hanya itu, Benny pun menjelaskan sejak awal BP2MI sudah menyatakan perang menghadapi sindikat-sindikat tersebut, dan BP2MI juga telah bertandatangani sebuah peraturan kepala badan untuk memutus memutus mata rantai praktik ijon dan rente.
“Maka BP2MI sejak awal sudah men-‘declare’ menyatakan perang menghadapi sindikat pengiriman pekerja ilegal, maka BP2MI sudah mentandatangani sebuah peraturan kepala badan yang akan memutus rantai praktik ijon dan rente, pembebanan biaya kepada PMI. Dengan pembebasa pembebasan biaya penempatan,” ujar Benny.
Kata Benny lagi, BP2MI tidak sedang berdrama bahkan bersandiwara untuk menampilkan pencitraan. Hal tersebut merupakan sebuah keterpihakan BP2MI yang akan selalu dijaga selamanya.
“Ini adalah keberpihakan kami yang akan kami jaga selamanya, sebagaimana perintah Presiden (Jokowi), ‘lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki’,” tuturnya
Selanjutnya, Benny juga mengharapkan hasil dialog kemerdekaan tersebut tidak hanya mencerahkan akan tetapi sesungguhnya memerdekakan PMI.
“Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan dalam diskusi ini tidak sekedar mencerahkan tetapi sesungguhnya memerdekakan PMI,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
